Skip to content

MARHAENISME

17/01/2012

M. Dawam Rahardjo
Rektor UP45 (The University of Petroleum) Yogyakarta; Direktur LSAF (Lembaga Studi Agama & Filsafat)

 

Marhaenisme sebenarnya telah muncul kembali melalui sebuah partai politik peserta pemilihan umum: Partai Nasional Indonesia (PNI)-Front Marhaen. Tapi hal itu belum menjadi persoalan, sampai Presiden B.J. Habibie berbicara tentang bahaya “Komas”, singkatan dari komunisme, marhaenisme, dan sosialisme. Di situ, marhaenisme tidak saja dikaitkan dengan sosialisme, tetapi juga komunisme. Karena itulah Prof. Ismail Suny mengingatkan kembali rumusan marhaenisme menurut penemunya, Soekarno. Rumusan itu menyebutkan bahwa “Marhaenisme adalah sosialisme yang diterapkan menurut kondisi Indonesia.”

Ternyata, marhaenisme juga tercantum dalam Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia (1995), karya Michael Laifer. Di situ dinyatakan bahwa marhaenisme diperhatikan kembali sebagai ideologi politik karena pidato Presiden Soekarno di Bandung, pada 3 Juli 1957. Sedangkan Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa marhaenisme adalah ideologi yang dikembangkan oleh Ir. Soekarno sebagai ideologi PNI-Lama (1927-1931) dan kemudian ditetapkan sebagai asas resmi PNI dalam manifes Kongres PNI ke-6 di Surabaya, pada 1952.

Ensiklopedi Indonesia tidak menyebutkan adanya kaitan antara marhaenisme dan marxisme. Tapi dalam ensiklopedi karya Laifer itu, marhaenisme disebut sebagai salah satu varian marxisme. Dan yang lebih menarik bahwa di samping varian, marhaenisme juga merupakan alternatif terhadap marxisme. Dalam interpretasi itu terkandung adanya penolakan, paling tidak kritik terhadap marxisme. Pada 1945, Bung Karno “menggali” Pancasila sebagai ideologi politik. Dalam Pancasila, Bung Karno juga sekaligus menolak komunisme dan kapitalisme serta mentransendensikan (hogeroptrecking) dua ideologi menjadi sebuah ideologi alternatif. Dua versi gagasan itu bukannya tidak membingungkan, tetapi kebingungan itu dipecahkan oleh para pengikutnya dengan mengidentikkan marhaenisme dengan Pancasila.

Identifikasi itu sebenarnya logis saja, karena Bung Karno pernah menjelaskan kedua ideologi itu dengan teorinya mengenai trilogi: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar pemikirannya adalah secara sosiologis teori mengenai proletariat yang dikembangkan oleh Marx tidak cocok untuk kondisi Indonesia. Kehadiran kaum proletar di Indonesia tidak menonjol. Di negeri ini yang paling banyak adalah “rakyat kecil” yang disebutnya kaum Marhaen. Jika proletar adalah kelas yang tidak punya hak milik (unpropertied class), kaum Marhaen adalah kelas yang masih punya hak milik (propertied class), tetapi serba sedikit, akibat eksploitasi kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme.

Teori Bung Karno itu cukup sahih. Sebenarnya marhaenisme mirip dengan maoisme. Baik Soekarno maupun Mao Ze Dong mengkritik marxisme. Keduanya memandang masyarakat mereka sebagai masyarakat kaum petani. Karena itu penyadaran kaum tani sebagai kelas proletar adalah keliru. Kekeliruan inilah yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia, yang mendasarkan diri pada perjuangan kelas serta berbasis dan dipimpin oleh kelas proletar. Padahal, proses industrialisasi belum terjadi di Indonesia. Karena itu, kelas buruh, apalagi yang memiliki kesadaran kelas, belum nyata kehadirannya.

Marhaenisme, sebagaimana dikatakan oleh Laifer, adalah sebuah ideologi alternatif. Dengan teori sosio-nasionalisme, marhaenisme adalah sebuah aliran kebangsaan berdasarkan kondisi empiris masyarakat Indonesia, yang bukan saja terdiri dari kaum petani, tetapi juga merupakan gambaran dari masyarakat multietnis dan multibudaya. Dengan teori sosio-demokrasi, marhaenisme bukan saja menyatakan dirinya sebagai suatu jenis sosialisme, tetapi sosialisme yang juga menganut demokrasi. Boleh dikatakan, marhaenisme adalah interpretasi orang Indonesia mengenai paham sosialisme-demokrasi. Lagi pula, sosialisme ala Indonesia itu bukan hanya marxisme, tetapi juga, menurut Bung Hatta, merujuk pada ajaran Islam dan nilai-nilai tradisional Indonesia. Dan yang terpenting adalah marhenisme menolak ateisme, karena, menurut Bung Karno, marhaenisme itu mendasarkan diri pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dewasa ini, di tingkat global, terdapat dua ideologi yang dominan dan bersaing, tetapi menimbulkan kesan yang berbeda. Di satu pihak ada kesan kuat bahwa ideologi kapitalisme-demokrasi yang “menang”, terbukti dari proses liberalisasi perekonomian dunia. Tapi kenyataan lain juga menunjukkan bahwa partai politik yang memerintah di negara-negara industri maju ternyata adalah partai yang berhaluan sosialisme-demokrasi. Sebagaimana di Indonesia, kebijakan politik cenderung liberal, tetapi yang menang dalam pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang mempunyai citra kerakyatan dan partai wong cilik.

Kini, memang belum jelas apa sebenarnya dasar ideologis PDI Perjuangan. Cuma, PDI Perjuangan berpotensi besar untuk mengembangkan ideologi sosialisme-demokrasi, mengingat komponen politik partai ini adalah Partai Nasional Indonesia dan Megawati adalah putri Bung Karno.

Kehadiran marhaenisme pantas dicatat dalam sejarah pemikiran sebagai suatu ide besar dari Soekarno. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Juwono Sudarsono, sendiri mengatakan bahwa marhenisme cukup sah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Cuma, marhaenisme tidak memiliki pemikir yang mengembangkannya lebih lanjut sebagai teori sosial. Tidak seperti pemikiran Hatta yang masih dikembangkan oleh Mubyarto, Sri Edi Swasono, dan Sritua Arief.

Dengan terbitnya buku The Third Way-karya Anthony Giddens, sosiolog besar abad ini-yang menjadi ideologi Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, marhaenisme merupakan pemikiran yang paling potensial mendekati gagasan dalam The Third Way. Barangkali marhaenisme digabung dengan pemikiran Hatta bisa menjadi sebuah konsep semacam The Third Way yang menjelaskan Pancasila sebagai ideologi alternatif yang bercorak sosialisme-demokrasi.

 

*) Pernah dimuat di Majalah TEMPO, No. 18/XXVIII, 4-11 Juli 1999

RESTORASI DAN KEBANGKITAN INDONESIA

14/01/2012

Oleh M. Dawam Rahardjo*

Rektor UP45 (The University of Petroleum) Yogyakarta; Direktur (LSAF) Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta

Ketika memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2011, bangsa Indonesia tersadar dalam keterkejutan ketika tiba-tiba melihat kenyataan yang sebaliknya dari gejala kebangkitan, yaitu sebuah krisis multi-dimensional yang masih berlangsung sejak 1998, sehingga dalam survei Indo Barometer beberapa waktu lalu ditemukan penilaian bahwa sebesar 40,9 persen responden berpendapat bahwa kondisi di masa Orde Baru masih lebih baik dari masa Orde Reformasi.[1] Hal ini agaknya disebabkan oleh perbedaan gejala yang dilihat. Dari gejala kebebasan dan demokratisasi, atau pemberantasan korupsi umpamanya, masa kini nampak menunjukkan kemajuan. Tapi dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat atau efektifitas kepemimpinan, masa lalu nampak lebih baik. Dari sini timbul ekspresi “Rindu Orde Baru”. Ketika melihat bahwa masyarakat telah mengabaikan Pancasila, maka terbit buku yang berjudul Rindu Pancasila.[2] Dari sinilah lahir gagasan dan gerakan untuk melakukan restorasi menuju kepada kondisi yang lebih baik. Sebagian masyarakat malahan melihat peluang timbulnya lagi gerakan Kebangkitan Nasional yang baru jika dilakukan suatu restorasi.

Di lain pihak timbul pertanyaan, apakah benar bahwa lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 adalah suatu kejala Kebangkitan Nasional ? Sejarawan Taufik Abdullah umpamanya mensinyalir bahwa gejala kebangkitan yang ditandai oleh berdirinya Boedi Oetomo itu sebenarnya hanya peristiwa sejarah yang berkembang menjadi mitos. Hal ini berbeda dengan kebangkitan Protestanisme yang telah melahirkan peradaban kapitalis, atau Restorasi Meiji di Jepang yang melahirkan kebangkitan nasional Jepang sehingga akhirnya Jepang menjadi kekuatan adidaya dunia.

Sementara itu, Boedi Oetomo sendiri dilihat dari pengamatan sejarah yang kritis, organisasi elit priyayi Jawa ini sebenarnya bukan merupakan gejala Kebangkitan Nasional melainkan suatu kebangkitan primordialisme yang kemudian menimbulkan primordialisme di berbagai daerah Nusantara.[3] Sejarawan yang lain, Abdurrahman Suryomihardjo juga menulis bahwa kepemimpinan pemuda pendiri Boedi Oetomo tak hanya priyayi, tetapi juga golongan cendekiawan modern. Namun, kepemimpinan golongan cendekiawan ini hanyalah berlangsung tiga bulan sebelum akhirnya kepemimpinan diambil-alih oleh priyayi feodal Jawa yang berwawasan sempit yang akhirnya mematikan gerakan kebangkitan itu. Kebangkitan Nasional yang sebenarnya, saya kira, adalah Kongres Pemuda tanggal 28 Mei 1928 yang telah melahirkan Sumpah Pemuda dan menimbulkan gerakan persatuan nasional itu. Setelah momentum itu, berturut-turut, misalnya di ranah kebudayaan, kita melihat kelahiran angkatan Poedjangga Baroe yang dimotori oleh Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1934), Amir Hamzah (1911-1946), dan Armijn Pane (1908-1970)  pada awal dasawarsa 1930-an dimana para sastrawan telah mengusung pembaharuan pemikiran yang mengarah kepada modernisme dan neo-tradisionalisme yang mengilhami gerakan kebudayaan dan pendidikan nasional.

Sebenarnya, dengan memakai Boedi Oetomo sebagai ukuran, dalam masa gerakan kemerdekaan pada dasawarsa-dasawarsa awal abad ke-20, telah timbul gejala kebangkitan nasional dalam berbagai coraknya, Misalnya saja Sarekat Dagang Islam (SDI), melahirkan gejala kebangkitan ekonomi kerakyatan. Sarekat Islam mengusung Pan-Islamisme Muhammadiyah melahirkan kebangkitan agama yang mengusung modernisme Islam. Indische Partij melahirkan proses demokratisasi politik. PKI melahirkan gerakan sosialis-internasional. Berbagai studie club telah melahirkan gerakan intelektual. Kesemua corak kebangkitan yang bersifat sektoral ini akhirnya menghasilkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Dengan demikian maka Proklamasi Kemerdekaan yang didasarkan pada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 adalah puncak dari Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia dengan visi dan misi yang jelas.

Tapi selanjutnya proses pembangunan masih belum terjadi karena tidak dilandasi oleh stabilitas politik di masa demokrasi liberal. Bahkan telah terjadi ancaman kolonialisme, perang saudara dan konflik antar-partai. Situasi ini berlawanan dengan proses Restorasi Meiji di Jepang yang memperkuat kekuasaan dan kedaulatan negara yang juga mengalami ancaman imperialisme Barat dan pemberontakan-pemberontakan. Jepang pada masa Meiji berhasil mengatasi ancaman imperalisme Barat dan memadamkan pemberontakan, bahkan Jepang berkembang menjadi kekuatan militer yang mampu mengalahkan kekaisaran Rusia dalam Perang Jepang-Rusia tahun 1904, yang dalam penilaian sejarah merupakan tanda kebangkitan bangsa-bangsa Asia. Namun Indonesia pada akhir dasawarsa 1940-an juga berhasil melawan imperialisme dan memadamkan pemberontakan. Pada tahun 1948, pemerintah menetapkan 20 Mei menjadi Hari Kebangkitan Nasional, dengan maksud membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang mendorong kebangkitan bangsa. Dan akhirnya Indonesia berhasil meraih pengakuan kedaulatan dari PBB yang mewakili bangsa-bangsa dunia.

Pada tahun 1945, lahir Mosi Integral atas inisiatif Mohammad Natsir (1908-1993) yang mengawali terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa ini sebenarnya juga menandai kebangkitan nasional. Namun berbeda dengan Restorasi Meiji yang berhasil melakukan restorasi politik dalam menciptakan kestabilan dalam proses demokratisasi melalui pembentukan parlemen yang bernama Diet, Indonesia pada awal dasawarsa 1950-an, dalam masa demokrasi liberal parlementer, justru dilanda ketidak-stabilan yang juga ditandai dengan konflik antara partai politik dan angkatan bersenjata. Sementara itu Restorasi Meiji telah menciptakan dua gejala yang nampak berlawanan, yaitu mengandangkan angkatan bersenjata yang disebut kelas samurai untuk menjauh dari arena kepemimpinan politik, tetapi di lain pihak membentuk kekuatan militer yang kuat dalam skala dunia.

Ketidakstabilan politik yang dipengaruhi oleh politik aliran dalam demokrasi liberal yang memuncak pada dead-lock Sidang Konstituante untuk menentukan dasar negara, yaitu yang meruncing pada pilihan “apakah Islam atau Pancasila?”, akhirnya diselesaikan melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi Indonesia kepada UUD 1045 yang berdasarkan Pancasila. Karena itu maka Dekrit Presiden itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa restorasi Pancasila dan restorasi konstitusi yang kembali kepada UUD 1945. Demikian juga Dekrit Presiden juga berarti restorasi lembaga kepresidenan dan kepemimpinan Bung Karno. Namun demikian, restorasi itu masih memendam api dalam sekam, yaitu konflik antara partai politik Islam dengan PKI dan konflik antara angkatan bersenjata sebagai kekuatan politik dengan PKI. Dalam kaitan ini, perlindungan Bung Karno terhadap PKI dipandang mengganggu politik kaum militer dalam usaha membendung perkembangan komunisme dalam merebut kekuasaan di Indonesia. Kisruh yang terjadi pada 1965 pada akhirnya bukan telah membuat PKI bubar dan menjatuhkan pemerintahan Bung Karno.

Dengan runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan nasional jatuh ke tangan rezim Orde Baru yang didukung oleh aliansi segi tiga kaum militer, kaum intelektual dan pengusaha yang mengusung agenda liberalisasi ekonomi guna melakukan pembangunan ekonomi. Dalam sejarah perkembangan ekonomi di berbagai belahan dunia, pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan stabilitas politik. Rezim Orde Baru mulai membangun stabilitas politik yang didukung oleh kekuatan militer. Pada beberapa titik, rezim Orde Baru melakukan langkah seperti yang dilakukan dalam Restorasi Meiji. Jika dalam Restorasi Meiji kekuatan politik negara diperkuat dengan memperkuat kekuasaan Kaisar Meiji, yang dalam konteks agama Shinto dipercaya merupakan “bayang-bayang Tuhan di bumi”, maka di masa Orde Baru kekuatan politik dikonsentrasikan pada Presiden Soeharto yang pada dasarnya didukung oleh kekuatan militer yang membentuk aliansi dengan kaum sipil yang dihimpun melalui organisasi politik Golongan Karya (Golkar).

Jika restorasi kekuasaan Meiji meletakkan landasan stabilitas politik dan kekuatan lembaga negara, maka rezim Orde Baru menciptakan stabilitas politik sebagai landasan untuk pengambilan keputusan politik besar dan mendasar, yaitu pembangunan ekonomi. Perbedaannya adalah jika Rezim Meiji sekaligus juga melakukan reformasi politik dengan membarakkan kaum militer dari golongan Shogun menuju demokratisasi politik melalui konstitusi dan parlemen, maka Orde Baru sebaliknya justru menginstalasikan kekuatan militer sebagai pengendali kekuasaan negara sehingga membentuk pemerintahan yang disebut oleh Herbert Feith sebagai rezim otoriter yang represif (repressive authoritarian regime).

Dalam sejarah Jepang, Restorasi Meiji adalah awal dari kebangkitan Jepang sebagai bagian dari kebangkitan Asia. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, kebangkitan nasional Indonesia diilhami oleh kebangkitan Asia dari tiga kawasan atau negeri. Pertama adalah kebangkitan Islam dari Timur Tengah yang dipengaruhi oleh modernisme Eropa, terutama dari Perancis melalui invasi Napoleon Bonaparte (1769-1821) yang mengusung ideologi Revolusi Perancis 1789. Tapi di Timur Tengah sendiri modernisme itu menimbulkan beberapa hal, pertama adalah reformasi militer dan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh penguasa Mesir Muhammad Ali Pasha (1769-1849); kedua adalah gerakan politik yang dipelopori oleh Jamaluddin al Afghani (1838-1897) yang menyalakan nasionalisme dalam bentuk gerakan melawan imperialisme Eropa; dan ketiga adalah gerakan intelektual dan pendidikan yang dipelopori oleh Mohammad Abduh (1849-1905). Terhadap kebangkitan nasional Indonesia, pengaruh kebangkitan Islam melahirkan gerakan sosial-keagamaan Muhammadiyah dan gerakan politik Sarekat Islam. Tapi kebangkitan Islam Timur Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh modernisme Eropa, melainkan juga kebangkitan keagamaan masyarakat Badui yang dibawakan oleh ulama tradisional Muhammad bin Abdul Wahab (1701-1793) yang mengusung doktrin pemurnian akidah tauhid.

Kebangkitan kedua yang mempengaruhi kebangkitan nasional menurut Takdir adalah kebangkitan Jepang yang ditandai oleh kemenangannya dalam berperang melawan Rusia yang berusaha menjajah. Kemenangan itu ditentukan oleh dua hal, pertama kekuatan militer yang didasarkan kepada tradisi Samurai (walaupun kekuatan politiknya telah dibarakkan oleh rezim Meiji). Kedua adalah semangat nasionalisme yang anti-asing yang disebut sebagai bangsa barbar. Namun kebangkitan Jepang ini, selain semangatnya, tidak berpengaruh kepada gerakan sosial di Indonesia.

Pada awal abad ke-20, barang-barang industri Jepang sangat dikenal di Asia Tenggara dan menyaingi barang-barang industri Eropa. Dari sinilah timbul gagasan kaum liberal Belanda untuk melakukan industrialisasi di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan sebuah komite industrialisasi Hindia Belanda. Namun rencana itu tidak didukung oleh kebijaksanaan dan langkah kongkret pemerintah, sehingga gagasan itu terbengkalai. Jika kebangkitan Jepang menimbulkan pengaruh terhadap kebangkitan Indonesia, maka yang lahir adalah industrialisasi. Padahal sejak pertengahan abad ke-19, Hindia Belanda sudah siap untuk melakukan industrialisasi, tetapi peluang itu dihadang oleh kekuatan ekonomi kapitalis perkebunan, sehingga pada peluang kedua di awal abad ke-20 agenda itu menjadi terbengkalai lagi.

Pengaruh ketiga datang dari Revolusi Tiongkok yang bangkit di bawah kepemimpinan Sun Yat Sen (1866-1925) yang mengambil tema trilogi San Min Cu I, yaitu nasionalisme, sosialisme dan demokrasi. Kebangkitan Tiongkok itu tidak berpengaruh kepada kaum pribumi Hindia Belanda, melainkan kepada kaum Cina perantauan dalam dua bentuk, yaitu pertama kegiatan ekonomi yang menyaingi dan mendominasi perekonomian pribumi; dan kedua, gerakan pendidikan. Pengaruh dari kebangkitan Cina perantauan Hindia Belanda itu menimbulkan resistensi dan reksi dari kaum pengusaha pribumi yang sudah berkembang pada awal abad ke-20 dan melahirkan organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909 di Jakarta di bawah kepemimpinan Tirto Adisuryo (1880-1918). Kelahiran SDI itu adalah salah satu bentuk atau corak kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20, walaupun berbentuk perlawanan terhadap monopoli kaum Cina perantauan melalui gerakan koperasi. Namun kebangkitan ekonomi itu tidak berkelanjutan, karena gerakan ekonomi itu berbelok arah menjadi gerakan politik menuju kemerdekaan bangsa.

Berbagai corak kebangkitan nasional secara parsial itu sebenarnya berproses ke arah yang sama tapi dalam intensitas dan kontinuitas yang berbeda dengan Restorasi Meiji. Jika Restorasi Meiji menghasilkan negara kuat, maka kebangkjitan nasional yang berlangsung selama lebih dari empat dasawarsa itu menghasilkan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan sebagai merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam kaitan itu maka kebangkitan dapat dinilai atau dibandingkan dengan gerak restorasi jika hasilnya adalah negara yang kuat sebagai instrumen dari kebangkitan berikutnya yang di dalam Restorasi Meiji menimbulkan kebangkitan ekonomi melalui industrialisasi. Namun kebangkitan nasional Indonesia yang dinilai sebagai restorasi itu baru menghasilkan sebuah lembaga kekuasaan yang belum mempunyai ciri merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur yang merupakan ciri-ciri negara kuat seperti negara Jepang sekarang. Menuju ke cita-cita itu Republik Indonesia masih harus mengalami proses-proses bina damai (peace building), bina negara (state building), bina bangsa (nation building), bina kepribadian (character building) dan pembangunan ekonomi (economic development).

Hingga tahun 1966 sejak kemerdekaan, Indonesia belum menjadi sebuah negara yang kuat (strong state) yang dalam proses perkembangan ekonomi Jepang, sebagaimana dikatakan oleh pemikir Marxis Inggris,Maurice Dobb, memainkan peranan yang besar.[4] Awal menuju negara kuat di Indonesia adalah pembentukan rezim Orde Baru. Tapi berbeda dengan negara kuat Restorasi Meiji yang mengarah kepada negara hukum-demokratis, kekuasaan Orde Baru adalah sebuah negara yang pemerintahannya otoriter dan represif. Jika Restorasi Meiji meletakkan dasar bagi sistem demokrasi-parlementer, yang dalam konteks Indonesia 1945-1959 merupakan sumber ketidak-stabilan politik, maka Rezim Orde Baru menghancurkan sistem demokrasi-parlementer berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi dari pengalaman Restorasi Meiji, demokrasi parlementer justru menjadi lembaga kontrol terhadap pemerintahan yang tidak mengganggu negara kuat.

Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru telah melakukan restorasi konstitusional dan negara kuat yang pertama kali diupayakan oleh Bung Karno. Negara kuat yang dibentuk oleh rezim militer Orde Baru ternyata mampu membuat keputusan besar atas dasar keputusan MPRS. Sejak itu dilakukan pembangunan nasional berencana jangka panjang yang menjadi gejala yang menonjol dari rezim Orde Baru. Dilihat dari wacana Restorasi Meiji, pembangunan ekonomi dapat dinilai sebagai gejala kebangkitan yang bersifat semesta berencana. Sebagaimana yang terjadi pada periode Meiji, di masa Orde Baru telah terjadi proses reformasi dan modernisasi di segala bidang, mencakup proses perubahan di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi. Pembangunan semesta yang dilakukan pada masa Orde Baru itu adalah suatu langkah yang lama didambakan dalam kontroversi wacana antara “revolusi belum selesai” dan “revolusi sudah selesai”, atau dalam versi Benjamin Higgins antara haluan “revolution oriented” dan development oriented”. Sementara itu pembangunan semesta Orde Baru sebenarnya juga mengandung unsur revolusi jika yang dimasud adalah perubahan sosial yang mendasar. Tapi yang jelas, pada masa Orde Baru telah terjadi industrialisasi dan kebangkitan beberapa sektor industri, seperti industri transportasi, industri elektronika, industri tekstil, industri pangan dan industri keuangan (terutama perbankan). Gejala yang juga cukup nampak pada masa Orde Baru adalah pembangunan daerah dan pembangunan desa. Kesemuanya telah berhasil mengubah wajah perekonomian Indonesia.

Dalam sejarah pembangunan ekonomi Jepang, periode Meiji didahului oleh periode Tokugawa yang memberikan landasan bagi modernisasi Meiji. Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi (economic growth) a la Walt Rostow, masa Tokugawa adalah tahap peletakan landasan bagi lepas landas (take-off). Di masa itu berkembang aspek mentalitas yang bersumber pada apa yang disebut “Agama Tokugawa” (Tokugawa Religion) sebagaimana ditulis oleh sosiolog Robert N. Bellah, yaitu nilai-nilai yang menyerupai peran etika Protestanisme dalam pertumbuhan kapitalisme di Eropa seturut tesis Weber. Pada masa itu berkembang semangat nasionalisme dan swadaya yang termanifestasi secara kongkret di masa Tokugawa. Hubungan antara keduanya adalah bahwa masa Tokugawa adalah masa pembangunan tradisi, maka di masa Meiji terjadi proses Westernisasi, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun di bidang politik dan sosial budaya. Perkembangan yang paling terkenal adalah pengiriman mahasiswa Jepang secara besar-besaran ke Eropa, terutama Jerman, untuk mempelajari teknologi yang kemudian akan dikembangkan sendiri oleh para teknolog Jepang dengan cara inovatif hingga bernilai bisnis. Kedua, yang berkembang adalah mobilisasi kelas pengusaha atau pemilik modal untuk melakukan industrialisasi. Ketiga adalah dikembangkannya peranan negara dalam industrialisasi, misalnya dengan membangun perusahaan Mitsubishi yang sekarang masih menjadi bangunan korporasi raksasa Jepang. Dalam proses industrialisasi itu negara dengan tegas melakukan proteksi. Pada masa Meiji dilakukan pula reformasi agraria dengan mengambil alih penguasaan tanah kaum feodal Shogun untuk dikuasai oleh Kaisar atau negara dan di atas landasan itu dikembangkan pertanian, terutama pangan beras.

Apa yang berkembang pada masa Meiji itu sebenarnya terjadi pula pada masa Orde Baru. Orde Baru memulai pembangunan pertanian sebagai tulang punggung industrialisasi. Namun terdapat perbedaan antara pola pembangunan ekonomi di masa Meji dan masa Orde Baru. Pembangunan ekonomi di masa Orde Baru dimulai dengan mengeluarkan Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada 1967, sehingga pembangunan ekonomi—sebagaimana telah terjadi di masa Hindia Belanda, menurut pengamatan Boeke—dilakukan oleh orang asing, termasuk Jepang di dalamnya, misalnya dalam pengembangan industri otomotif dan industri migas. Sedangkan di Jepang, pada masa Meiji pembangunan industri diserahkan kepada pengusaha lokal yang disebut zaibatsu dan perusahaan negara. Walaupun demikian, di masa Orde Baru, penanaman modal dilakukan pula oleh pengusaha nasional melalui UU Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN) 1968, selain juga menurunkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbarengan dengan itu, rezim Meiji juga memakai teknologi sendiri yang dikembangkan oleh anak negeri, sedangkan pembangunan Orde Baru mengimpor teknologi dari luar. Di masa Orde Baru, Indonesia mengekspor bahan mantah dan mengimpor bahan baku buatan asing yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan asing. Demikian pula industrialisasi Jepang menggunakan modal domestik yang sudah dihimpun pada masa Tokugawa terutama oleh kaum feodal Shogun. Perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan itu membawa hasil yang berbeda. Jepang kita lihat kemudian mampu membangun perekonomian yang mandiri, walaupun juga mengambil strategi interdependensi—karena Jepang tidak memiliki sumberdaya alam, kecuali pertanian dan kelautan. Sementara itu Orde Baru justru menghasilkan pembangunan yang berketergantungan (dependent development), yaitu ketergantungan finansial, teknologi dan perdagangan. Pembangunan Orde Baru juga berakhir dengan krisis finansial karena lemahnya fundamental ekonomi.

Krisis finansial setelah pemertintahan Orde Baru selama 32 tahun (1966-1998) kemudian berkembang menjadi krisis multi-dimensional, terutama krisis politik, yang melahirkan gerakan reformasi. Dari sudut pemulihan, maka reformasi itu juga berarti atau mengandung unsur restorasi. Jika Restorasi Meiji mengusung agenda demokratisasi sebagai bentuk modernisasi politik, demikian pula Orde Reformasi mengusung agenda demokratisasi yang didasari oleh reformasi konstitusi yang mengarah kepada liberalisasi politik. Selain itu Orde Reformasi juga melakukan dekonstruksi melalui program pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Sementara itu, Restorasi Meiji tidak melakukan pemberantasan korupsi dan mafia hukum, karena tidak mewarisi masalah itu dari pemerintahan Tokugawa. Bahkan masa Tokugawa justru mewariskan mentalitas taat hukum yang dikembangkan dari budaya Konfusianisme. Jepang juga dikenal dengan pola modernisasi tanpa Wersternisasi budaya, atau modernisasi yang berbasis budaya lokal yang dibangun pada masa Tokugawa yang feodal.

Rezim Orde Baru sebenarnya juga melakukan program bina karakter (character building) dengan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila). Tapi program itu didasarkan pada monopoli penafsiran dan indoktrinasi politik Pancasila sebagai azas tunggal dan ideologi tertutup. Padahal Pancasila itu seharusnya dikembangkan sebagai living values atau nilai-nilai yang dihayati. Hal ini terjadi karena tidak didahului dengan penalitian melalui penggalian nilai-nilai Pancasila dari bumi manusia Indonesia sendiri. Masa Tokugawa adalah masa dimana berlangsung semacam revolusi kebudayaan dengan menutup diri dari pengaruh luar. Karena itu sebaliknya Restorasi Meiji bereaksi dengan membuka diri dan menyarap nilai-nilai Barat untuk dikombinasikan dengan nilai-nilai tradisional.

Walhasil, Restorasi Meiji melahirkan pembangunan yang berkepribadian yang menjadi semangat nasionalisme. Pembangunan Jepang adalah pembangunan berdasar nasionalisme.  Dari pengalaman Restorasi Meiji tersebut, maka seharusnya muncul, lahir di Indonesia, gerakan restorasi pada awal abad ke-21 sebagai langkah menuju kebangkitan Indonesia. Namun dalam realitas, muncul persepsi tentang reformasi dan restorasi sebagai proses yang berbeda arah. Reformasi dewasa ini muncul dalam bentuk perombakan sosial, terutama dalam bentuk pemberantasan korupsi dan mafia hukum yang ternyata telah menimbulkan konflik dan ketidak-stabilan politik yang destruktif. Sementara itu, restorasi Meiji telah mendorong pembangunan sebagai bentuk kongkret kebangkitan nasional. Reformasi juga telah menghancurkan prestasi-prestasi yang telah dicapai dalam pembangunan di masa Orde Baru. Para pengamat ekonomi misalnya telah menengarai gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan pengangguran massal. Demikian pula timbul wacana mengenai negara gagal dan krisis kepemimpinan. Kestabilan politik telah diganti dengan konflik politik. Kesemua itu bertolak belakang pula dengan gejala yang berkembang di masa Restorasi Meiji. Karena itu jika di masa lalu timbul dua orientasi, yaitu orientasi revolusi dan orientasi pembangunan, maka kini timbul orientasi reformasi yang bersifat merombak dan orientasi restorasi yang bersifat membangun.

Orientasi reformasi sebenarnya bukanlah keliru, bahkan merupakan keharusan dan diperlukan, karena pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa sistem pengelolaan yang baik (good governance) dan penegakan hukum yang tegas sebagai basis modernisasi dan pembangunan. Namun gerakan restorasi perlu pula dilakukan. Bertolak dari pengalaman Restorasi Meiji, maka perlu dilakukan beberapa agenda Restorasi. Pertama, pemulihan politik untuk mencapai lagi kestabilan politik, negara kuat dan kepemimpinan yang efektif dalam konteks demokratisasi. Kedua, memulihkan prestasi dan proses yang telah dirintis di masa Orde Baru, misalnya swasembada pangan yang dikembangkan menjadi swasembada pertanian, pengembangan industri transportasi laut, darat dan udara. Ketiga, merevitalisasi program kependudukan dan keluarga sejahtera dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Keempat, menghidupkan kembali program pengembangan ekonomi kerakyatan yang didukung dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kelima, meningkatkan program pembangunan prasarana yang dikembangkan di luar Jawa. Keenam, pengembangn program pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak. Ketujuh, merevitalisasi program pembangunan masyarakat desa termasuk yang berbasis pesantren dan agropolitan. Kedelapan, meneruskan program-program pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ke luar Jawa, misalnya Medan, Banda Aceh, Palembang, Banjarmasin, Makasar dan Manado. Kesembilan, revitalisasi program ekspor non-migas, terutama dalam bentuk-bentuk barang-barang olahan yang bernilai tambah tinggi. Kesepuluh, pengembangan jaringan koperasi serba usaha, terutama di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan. Kesebelas, merevitalisasi pengembangan industri pariwisata secara inovatif, misalnya mengambangkan desa wisata dan kota wisata di setiap kabupaten dan kota-kota besar dan kecil.

Restorasi dengan demikian mempunyai arti pemulihan program-program yang dirusak dan diabaikan di masa Orde Baru, atau revitalisasi program-program yang telah dirintis tapi terbengkalai. Sungguhpun demikian ada beberapa perkembangan dan hasil pembangunan yang perlu dikoreksi dengan menmgambil pelajaran dari Restorasi Meiji. Pertama adalah pembangunan yang dilakukan dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Restorasi berarti mengembalikan kegiatan pembangunan ke tangan anak bangss. Kedua, membebaskan ketergantungan teknologi dengan melakukan industrialisasi dan modernisasi berbasis teknologi yang dihasilkan oleh usaha anak bangsa sendiri, atau inovasi hasil penelitian teknis yang sekarang ini sudah dihimpun di Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan berbagai lembaga penelitian universitas. Ketiga membebaskan ketergantungan finansial dari modal asing, dengan menghimpun dana domestik dari sektor swasta, negara dan koperasi. Sebagaimana terjadi di Jepang, negara ikut serta dalam pembangunan industri yang di Indonesia dilakukan oleh BUMN.

Dengan demikian maka restorasi yang akan dilakukan menuju kebangkitan Indonesia adalah restorasi menuju kepada pola pembangunan yang berkepribadian dan mandiri.

Babarsari, 26 Mei 2011


* Disampaikan pada Seminar KAGAMA “Politik Ekonomi dan Kebangkitan Nasional” di Wisma KAGAMA, 27 Mei 2011. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tarli Nugroho yang telah menyunting dan merapikan versi awal dari makalah ini.

[1] Survei yang dilakukan Indo Barometer itu bertajuk “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono”. Penelitian dilakukan antara 25 April hingga 4 Mei 2011.

[2] Rindu Pancasila (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

[3] Meskipun demikian, saya setuju dan saya kira kita perlu juga memperhatikan, misalnya, pandangan Daniel Dhakidae, bahwa perspektif masa kini dalam menilai Boedi Oetomo tidak selalu relevan. Artinya, pada jamannya (Boedi Oetomo), ketika gagasan kebangsaan nasional masih mencari-cari alasan, Boedi Oetomo bisa dianggap telah membangkitkan kesadaran kesukubangsaan yang pada akhirnya dari kesadaran partikular itu bisa terjahit karsa untuk membangun sebuah imaji kebangsaan. Lihat Daniel Dhakidae, “Menemukan Kembali Boedi Oetomo”, dalam Harian Kompas, Senin, 26 Mei 2008.

[4] Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (London: Routledge & Kegan Paul, 1946).

NEGARA DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL

14/01/2012

Oleh M. Dawam Rahardjo

Rektor UP45 (The University of Petroleum) Yogyakarta; Direktur LSAF (Lembaga Studi Agama & Filsafat) Jakarta

 

Perguliran wacana mengenai konsep negara nasional sebagai cita negara Indonesia merdeka baru dimulai pada bulan Mei 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dari dokumentasi mengenai perdebatan yang berlangsung dalam sidang BPUPKI, suatu teori atau konsep negara yang paling komprehensif diajukan oleh Soepomo (1903-1958). Dalam urainnya ia mengemukakan tiga model negara yang konsepsinya berasal dari wacana filsafat sosial yang berkembang di Eropa pada masa peralihan dari negara patrimonial Abad Pertengahan dan negara modern, yaitu negara yang diatur dan bertindak berdasarkan konstitusi yang merupakan kesepakatan sosial (social contract), seturut teori John Locke (1632-1704).

Tiga model itu pertama adalah model negara liberal yang dapat disimpulkan dari pandangan John Locke, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dan Montesquieu (1689-1755). Kedua adalah konsep negara diktatur proletariat Marx dan Lenin. Dan ketiga adalah model negara integralistik berdasarkan teori idealisme Hegel, monisme Spinoza, serta gagasan integalistik Adam Heinrich Muller (1779-1829). Dalam analisisnya, Soepomo nampak cenderung kepada model imtegralistik.

Meskipun pada dasarnya tiga model itu bersifat lengkap, tapi sebenarnya masih ada model atau gagasan yang tidak masuk dalam pemetaan Soepomo, yaitu cita Negara Islam yang dalam masa pergerakan pernah dikemukakan oleh Mohammad Natsir (1908-1993). Terkait dengan konsep Negara Islam ini, sebenarnya di dalamnya juga masih terdapat dua versi atau dua model penafsiran mengenai Negara Islam, yaitu pertama Negara Islam sebagai negara theo-demokrasi, meskipun konseptualisasinya masih belum jelas; dan kedua adalah Negara Islam sebagai negara hukum syari’at, yang dalam penjabarannya juga mengandung banyak versi. Dalam perdebatannya dengan Soekarno mengenai hubungan antara agama dan negara, Natsir mengatakan bahwa doktrin politik Islam memandang Negara Islam sebagai kesatuan antara agama dengan negara.

Berdasarkan pandangannya bahwa negara Indonesia Merdeka adalah sebuah negara integralistik, maka Soepomo menyusun konsep konstitusi yang melalui proses diskusi dan sumbang saran kemudian menubuh menjadi UUD 1945, sebuah undang undang dasar yang disebut oleh Soepomo sebagai “Undang Undang Dasar Gotong Royong”, dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Indonesia Merdeka adalah sebuah “negara hukum” dan bukan “negara kekuasaan”. Jika kita membaca lagi risalah sidang BPUPKI, dalam perdebatan waktu itu konsep negara integralistik sebagaimana dikemukakan Soepomo direvisi oleh dua orang pemikir, yaitu Mohammad Hatta (1902-1980) dan Mohammad Yamin (1903-1962), keduanya berasal dari Minangkabau. Dua orang itu berpendapat bahwa gagasan demokrasi perlu dimasukkan ke dalam UUD, yaitu dengan mencantumkan pasal-pasal mengenai hak-hak asasi manusia, yang bagi Soepomo—yang orang Jawa dan ahli hukum adat itu—dipandang tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, karena dalam negara integralistik, yang dalam budaya Jawa disebut sebagai konsep “manunggaling kawula lan gusti”, yaitu kesatuan antara raja dan kawula, antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat), atau antara negara dan masyarakat, hak-hak asasi manusia itu sudah implisit diakui, tetapi disertai dengan kewajiban asasi. Persis dalam pengertian itulah lalu timbul dua pendapat, yang pertama menekankan hak warga—yang berarti kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara, dan kedua yang menekankan kewajiban bagi warga yang dipikulkan oleh negara sebelum hak itu dipenuhi. Dari dua pendapat tersebut, usulan Hatta dan Yamin itulah yang akhirnya diterima sehingga melahirkan pasal-pasal hak sipil dalam UUD 1945, misalnya hak sosial-ekonomi, kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan hak untuk bela negara (yang sebenarnya lebih merupakan kewajiban daripada hak).

Empat gagasan mengenai konsep negara tadi secara garis besar sebenarnya dapat disederhanakan menjadi dua model saja, yaitu model negara demokratis dan model negara totaliter. Model negara komunis dan integralistik termasuk ke dalam model negara totaliter. Dalam gambaran Soepomo, seperti tercermin dalam uraiannya, contoh model negara integralistik adalah negara Jerman dan Jepang sebelum perang yang dalam persepsi Hatta dan Sjahrir adalah negara fascist, yang asal-usul teorinya adalah dari Muller. Dalam teori politik Muller dianggap sebagai bapak fasisme. Soekarno (1901-1970) sendiri dalam suatu tulisannya juga menolak model negara fasis bagi Indonesia, namun meskipun demikian pemikirannya sebenarnya cenderung kepada konsep negara integralistik ‘model Indonesia’. Dengan menggunakan definisi yang sama, yaitu jika dalam konsep Muller integralisme adalah paham kesatuan antara negara, gereja dan masyarakat dalam konteks hegemoni agama Katolik Roma di Eropa sebelum lahirnya Protestanisme, maka model Negara Islam yang menganut prinsip kesatuan agama dan negara, atau agama dan masyarakat, juga dapat digolongkan ke dalam model integralistik itu.

Pada perdebatan tahun 1945 konsep Negara Islam memang masih belum jelas dan baru dijelaskan secara lebih spesifik dalam Sidang Konstituante 1958-1959. Namun jika membaca Piagam Jakarta yang menjadi target minimum golongan Islam pada waktu itu, maka negara adalah instrumen kekuasaan yang mewajibkan pemeluk Islam untuk menjalankan hukum-hukum syari’at, dengan asumsi bahwa Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi konsep sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Piagam Jakarta itu, atas persetujuan wakil-wakil umat Islam, direvisi dengan menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Ini tidak berarti bahwa pemeluk Islam dilarang untuk menjalankan syari’at Islam. Tapi usul tentang hukum Islam harus didiskusikan dalam lembaga legislatif untuk memperoleh persetujuan. Di samping itu syari’at Islam bebas dilaksanakan secara sukarela sebagai hukum voluntir oleh pemeluk Islam sendiri sebagaimana pemeluk agama lain juga memiliki kebebasan yang sama, sepanjang tidak tidak bertentangan atau melanggar UUD dan hukum nasional.

Peluang untuk melaksanakan ajaran Islam itu paling terbuka dilaksanakan dalam skala kecil di tingkat lokal, misalnya dalam komunitas di sekitar masjid, pesantren, gereja atau pusat peribadatan. Dari sinilah timbul politik identitas yang sektarian sifatnya, baik yang bersumber dari kelompok mayoritas yang ingin mempertahankan, menegakkan dan merestorasi hegemoni, maupun yang bersumber dari kelompok minoritas yang melakukan perlawanan dan pertahanan terhadap dominasi mayoritas.

Segera setelah Proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta segera membentuk pemerintahan yang mereka pimpin berdua selaku presiden dan wakil presiden. Selanjutnya keduanya membentuk suatu partai, satu-satunya partai yang mendukung pemerintah, seperti Partai Komunis sebagai partai tunggal di negara-negara komunis. Langkah kedua pemimpin itu juga menyerupai pembentukan pemerintahan fasis yang bertolak dari seorang pemimpin yang berkembang menjadi diktator. Kejadian itu telah memberikan kesan kepada dunia internasional bahwa negara yang kemerdekaannya telah dipersiapkan—atau dibantu persiapannya—oleh pemerintah fasis Jepang itu juga sedang mengarah kepada bentuk negara fasis. Padahal, kita tahu, pemenang Perang Dunia II adalah blok sekutu yang oleh para sarjana sering disebut sebagai ‘blok negara demokratis’—berhadapan dengan blok sentral yang kalah yang merupakan negara-negara fasis.

Berkembangnya pandangan dunia luar bahwa Indonesia yang baru saja terbentuk sedang mengarah menjadi negara fasis itu telah menimbulkan kewaspadaan pada kelompok Sjahrir, yang sangat anti-Jepang, untuk membelokkannya ke arah negara demokrasi-liberal parlementer dengan mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden mengumumkan maklumat yeng memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai yang mendukung pemerintahan. Dukungan itu akan disalurkan lewat suatu lembaga perwakilan rakyat yang pada awalnya dikembangkan dari Komite Nasional Indonesia, sebuah komite yang mula-mula dibentuk sebagai lembaga penasehat pemerintah.

Dari peristiwa itu nampak adanya tarik menarik antara visi negara demokrasi-liberal dengan negara integralistik yang nampaknya merupakan aspirasi yang kuat. Sebenarnya konsep negara integralistik dikembangkan dalam lingkungan masyarakat feodal-pedesaan yang membentuk negara patrimonial. Sedangkan konsep negara demokrasi berkembang di lingkungan borjuis perkotaan Eropa yang mula-mula berkembang dari gagasan negara republik, yaitu konsep negara yang berdasarkan asumsi bahwa tanah air dan negara itu adalah milik publik dan karena itu pemimpin harus dipilih dari kalangan rakyat sendiri. Dari diskusi-diskusi ala warung kopi di antara kaum borjuis dan aristokrat kota yang sedang melawan para raja feodal di Eropa pada masa itu, sebagaimana yang dituturkan oleh Jurgen Habermas, maka berkembang gagasan mengenai ruang publik politik yang dilembagakan sebagai negara republik. Dengan demikian, maka konsep negara integralistik diasosiasikan dengan negara feodal atau negara desa, sedangkan negara demokratis yang dilahirkan melalui komunikasi publik, diasosiasikan dengan negara kota atau city-state, yang didukung oleh ekonomi perdagangan dan keuangan yang dikendalikan oleh kelas borjuis perkotaan.

Melalui kerangka itu, negara bangsa, yang memiliki wilayah yang lebih luas, bersifat mencakup baik negara desa maupun negara kota. Karena itu maka dalam negara kebangsaan modern selalu ada tarik-menarik antara konsep negara kota yang republik demokratis, urban, dan merupakan negara kesatuan, dengan negara desa yang integralistik dan mempunyai corak pedesaan yang sebagai negara-bangsa bercorak desentralistik. Tarik menarik itu nampak dari kecenderungan sentralisasi di satu pihak dan desentralisasi di pihak lain. Kecenderungan sentralisasi mengarah kepada negara kesatuan, sedangkan kecenderungan desentralisasi mengarah kepada negara federalistik, dimana negara nasional merupakan kumpulan dari negara-negara bagian atau negara-negara lokal, yang secara gagasan sudah diwacanakan oleh filsuf muslim Abad Pertengahan, al Farabi (870-950). Tapi proses tesa dan anti-tesa biasanya akan mengarah kepada sintesa sebagaimana nampak juga di Indonesia.

Dalam proses bina negara (state-building), sesudah proklamasi kemerdekaan, gejala negara integralistik hanya berjalan sesaat, sekitar tiga bulan saja. Selanjutnya berkembang gejala negara liberal-demokratis dalam masa 1946-1959. Lahirnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin 1959-1965, telah memunculkan lagi gejala negara integralistik sebagaimana nampak dalam konsep Nasakom dari Konsepsi Presiden Soekarno yang berusaha mengintegrasikan tiga kekuatan politik yang dominan tapi saling bertentangan, yaitu kekuatan nasionalis, agama dan komunis dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan Kabinet Gotong royong yang terdiri dari wakil tiga golongan ideologis yang dominan yang muncul dalam Sidang Konstituante sebelumnya.

Poros tiga golongan ideologis itu coba diwujudkan pada tingkat desa. Namun dampaknya bukan integrasi di tingkat desa, melainkan melahirkan konflik di tingkat desa yang dipicu oleh politik aksi massa melawan “tujuh setan desa”, yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa, dan penguasa jahat, sebagai metode utama revolusi pada waktu itu. Politik integralistik pada waktu itu memang mengandung kontradiksi. Di satu pihak dimaksud untuk membentuk modal sosial (social capital)) dalam budaya tradisional desa, di lain pihak justru menciptakan kontradiksi dalam pengertian Mao Ze Dong serta konflik horisontal dan vertikal.

Namun karena politik perjuangan kelas (class-strugle) dalam gerakan komunis di satu pihak, dan penolakan terhadap komunisme di lain pihak, maka yang terjadi adalah konfrontasi massal di tingkat masyarakat yang berbasis pedesaan itu. Oleh golongan komunis dilakukan kapitalisasi politik untuk melakukan strategi revolusi “desa mengepung kota” yang dianjurkan oleh Mao dan komunisme Cina dalam masyarakat yang masih bercorak agraris. Padahal maksud Presiden Soekarno adalah menciptakan modal sosial dalam pola tradisional gotong royong.

Karena konflik intern, yang di tingkat elite disebut sebagai the politics of cliques oleh Herbert Feith itu, maka Demokrasi Terpimpin berporos Nasakom tidak bisa bertahan dan kemudian digantikan dengan rezim Orde Baru yang berintikan kekuatan militer yang didukung oleh kelompok teknokrat. Rezim ini sebenarnya hanya mengubah pola negara integralistik saja untuk menghindari kontradiksi dan konflik dengan tujuan untuk mencapai stabilitas politik yang dikehendaki oleh paham integralistik. Jalan yang ditempuh adalah pertama penyederhanaan jumlah partai dari banyak partai (multi-partai) menjadi tiga partai saja, tanpa PKI dan organisasi-organisasi massa pendukungnya (underbow). Kedua, membentuk partai pelopor, yaitu Golongan Karya (Golkar) yang dipimpin bersama oleh elite politik sipil dan militer. Ketiga, menyatukan pandangan ideologis dengan menatapkan Pancasila sebagai azas tunggal sebagai azas semua partai politik dan organisasi sosial yang diinterpretasikan sebagai doktrin komprehensif formal dan tunggal oleh negara.

Keempat, melakukan program indoktrinasi dari atas ke bawah. Kelima, menetapkan kebijaksanaan depolitisasi dengan memberlakukan azas masa mengambang (floating mass) dimana kegiatan politik demokratis hanya diperbolehkan di tingkat kapupaten ke atas. Kebijaksanaan ini memberi peluang bagi kekuatan militer dan partai pelopor untuk melakukan proses persatuan, integrasi, dan stabilitas.

Politik integralistik itu sebenarnya didasarkan pada asumsi atau praduga bahwa “politik itu kotor” atau liberalisme politik itu menimbulkan konflik dan dominasi suatu golongan yang kuat atas golongan lain yang lemah. Asumsi ini bertolak belakang dengan filsafat etika Aristotelian yang memandang bahwa politik itu adalah kegiatan mulia karena bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu politik adalah aktivitas yang tidak bisa dihindari oleh manusia, karena manusia itu kodratnya memang berwatak politik (homo politicus) dalam arti cenderung untuk berasosiasi, atau dalam teori Habermas manusia itu butuh berkomunikasi dan bermusyawarah (deliberation), tapi atas dasar asumsi bahwa manusia itu adalah makhluk rasional dan berkecenderungan baik. Dalam filsafat al Farabi, Negara Utama (al Madinah al Fadhilah) itu harus didukung oleh warga negara atau masyarakat yang cerdas. Sebenarnya teori Negara Utama dapat digolongkan sebagai teori negara integralistik yang mengacu kepada ajaran Islam, meskipun dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya filsafat Platonis. Tapi juga menarik perhatian bahwa bahwa filsuf muslim seperti al Farabi ternyata lebih tertarik kepada Plato yang idealis-integralistik daripada Aristoteles yang cendeung republikanis-demokratis. Sebagai seorang muslim yang di satu pihak rasional dan di lain pihak mistis atau tasawuf, ia memiliki pemikiran sendiri mengenai negara. Menurutnya, kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas warganya, yaitu pertama kecerdasannya, kedua keproduktifannya atau kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan material, dan ketiga kualitas spiritualitasnya yang diukur dengan iman dan takwa.

Mengacu kepada teori al Farabi, maka salah satu misi negara dalam Mukaddimah UUD ’45 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian Soekarno mengembangkan teorinya lebih lanjut dengan konsep bina bangsa (nation-building) dan bina kepribadian (character-building). Dengan demikian maka wacana politik Indonesia pada awal perkembangannya tidak memandang negara semata-mata sebagai lembaga dan kekuatan politik, melainkan sebagai organ yang integralistik.

Sebenarnya dalam perkembangannya pemerintah belum begitu menyadari tentang pentingnya kualitas warga dan masyarakat dengan ciri-diri cerdas, produktif dan taqwa, walaupun dalam wacana aspek taqwa dan keridhoan Tuhan itu sudah disadari pentingnya, tetapi ini ternyata lebih di kalangan agama saja, khususnya Islam. Baru pada masa Orde Baru, dengan orientasi pembangunan ekonominya, Orde Baru mulai merealisasikan kualitas kecerdasan dan produktivitas ekonomi. Namun orientasi kepada pertumbuhan produksi barang-barang material telah berdampak timbuhnya demoralisasi, berupa hedonisme yang selanjutnya menimbulkan korupsi sebagaimana telah diperingatkan oleh Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989).

Pola pembangunan berencana dalam model sistem perencanaan terpusat (central planning) telah menimbulkan gerak sentralisasi dan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi sejalan dengan teori Lenin tentang kecenderungan kapitalisme sebagaimana diungkapkan oleh ekonom Amerika, Robert Heilbroner. Tapi gejala ini menjadi ciri yang distortif dari negara integralistik Orde Baru, karena liberalisme ekonomi dilaksanakan dengan politik otoritarian-represif. Negara integralistik ditafsirkan sebagai negara memusat yang organik dan apolitis di tingkat rakyat.

Namun dalam pola negara kesatuan yang memusat itu negara melakukan berbagai bentuk penetrasi ke daerah pedesaan dalam rangka mengintegrasikan negara-negara desa yang sudah tumbuh sejak zaman feodal. Pertama pemerintah melaksanakan program modernisasi desa di bidang teknologi dan administrasi desa. Kedua pemerintah melakukan proses monetisasi melalui anggaran pembangunan, misalnya berupa Inpres Bantuan Desa Rp200.000 per kapita pembangunan prasarana yang padat modal, membangun desa tertinggal dan penyaluran kredit investasi serta modal kerja bagi usaha kecil dan usaha rumah tangga. Ketiga, pemberian informasi melalui kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa (kelompencapir) sebagai program Departemen Penerangan. Berkaitan dengan itu dilakukan juga program “koran masuk desa”. Keempat melakukan pembinaan pesantren-pesantren, tetapi dengan motif politik guna memperoleh dukungan dari umat Islam terhadap pemerintahan Orde Baru dan mendukung Golkar. Kelima, membentuk komando-komando teritorial militer untuk memperkuat ketahanan dan keamanan di daerah terutama pedesaan, melalui misalnya Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan menempatkan personil militer dalam jabatan-jabatan sipil pemerintahan dan legislatif. Keenam, melakukan program ABRI masuk desa untuk membantu masyarakat, terutama dalam pembangunan prasarana dan penanggulangan bencana alam yang semula disebut civic mission. Keenam, dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ketujuh membangun prasarana produksi seperti irigasi dan prasarana jalan dan jembatan pedesaan. Kedelapan, melaksanakan program transmigrasi untuk menggarap lahan kosong di luar Jawa, Bali, dan Madura berikut dengan pemukiman baru yang membentuk desa-desa baru. Kesembilan, menempatkan tenaga-tenaga manajer untuk membantu manajemen koperasi. Kesepuluh mengembangkan proyek pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam. Kesebelas, membangun koperasi-koperasi, khususnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai badan usaha unit desa. Kedua belas, pemerintah melakukan berbagai program sektoral untuk meningkatkan produksi di daerah pedesaan, terutama produk pertanian.

Program-program itu menimbulkan aliran dana dari pusat ke daerah yang berdampak memberdayakan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Hasilnya adalah modernisasi desa dan pengurangan jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dari sekitar 60% dari jumlah penduduk pada tahun 1970 menjadi sekitar 11% pada tahun 1997. Dari sisi lain program itu telah meningkatkan pendapatan penduduk di atas garis subsisten. Artinya, desa dan pedesaan menjadi sumber keuangan dan pasar.

Di lain pihak pemerintah pusat berkepentingan untuk mengelola sumberdaya desa, karena desa dipersepsikan sebagai pusat, sumberdaya tanah, sumberdaya kekayaan alam di bawah tanah, sumberdaya manusia atau tenaga kerja, dan kemudian setelah pembangunan menjadi pusat sumberdaya keuangan. Dengan monetisasi dan komunikasi pusat daerah, desa kota, maka desa dan daerah perdesaan adalah sebuah potensi pasar. Bersamaan dengan itu maka desa dan perdesaan merupakan sumber legitimasi kekuasaan atau merupakan sumber suara dalam pemilihan umum.

Bertolak dari persepsi itu maka pemerintah pusat secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ekonomi. Berdasarkan asumsi bahwa pengelolaan sumberdaya ekonomi adalah masalah politik, maka di daerah pedesaan timbul pula masalah politik, yaitu persaingan atau perebutan hak dan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pedesaan. Pengambil manfaat melalui proses politik itu bukan hanya elite desa, tetapi juga elite kota atau pusat.

Namun di samping manfaat terhadap desa dan daerah perdesaan, timbul pula dampak negatif. Pertama adalah ketergantungan desa kepada pemerintah pusat. Kedua adalah kooptasi kekuasaan pusat terhadap kekuatan sosial-politik desa. Dan ketiga adalah berbagai kerusakan lingkungan perdesaan dan kelestarian sumberdaya alam, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan.

Sebagai reaksi terhadap pemerintahan yang otoriter dan represif dan timbulnya ekses-ekses pertumbuhan ekonomi, maka timbul gerakan reformasi yang pertama-tama mengusung agenda demokratisasi yang melahirkan partai-partai baru dan gerakan desentralisasi negara dan pemerintahan. Dalam proses ini terjadi arus balik dari aspirasi integralistik ke aspirasi demokrasi-liberal yang diusung oleh rezim Reformasi yang terperangkap dalam agenda reformasi untuk mendapatkan legitimasi bagi kekuasaannya.

Namun l’histoire est repete, kata pepatah Perancis yang sering dikutip oleh Sjafruddin Prawiranegara, yang artinya “sejarah itu berulang”. Liberalisasi politik telah menimbulkan konflik dan ketidak-stabilan politik, karena tidak didukung oleh budaya atau etika politik yang cocok, yaitu kebebasan yang diimbangi dengan kejujuran, sikap adil dan tanggung-jawab yang mendukung pengelolaan politik yang baik (good political governance).

Menyadari gejala itu, dalam masyarakat timbul perasaan “rindu Orde Baru” yang sebenarnya rindu kepada stabilitas politik di masa Orde Baru yang diciptakan oleh pengelolaan politik negara integralistik.

Sementara itu, politik desantralisasi yang merupakan bagian dari bentuk proses demokratisasi telah melahirkan undang-undang otonomi daerah. Otonomi daerah itu melahirkan dua pola negara lokal. Pertama negara republikan Machiavelian-Aristotelian yang berdasarkan asumsi bahwa politik itu adalah kegiatan mulia yang harus merupakan kegiatan dan urusan rakyat. Kedua, negara desa yang integralistik yang beranggapan bahwa politik itu kotor dan karena itu rakyat desa harus steril politik dan merupakan masa mengambang.

Dua pola itu terjadi secara berbeda di Amerika Serikat, karena AS adalah sebuah negara federal. Dalam konteks AS, berlaku teori negara dan masyarakat (state and civil society) dimana negara adalah wilayah atau ruang publik politik, sedangkan civil society adalah wilayah sosial budaya yang steril politik atau independen. Batas antara wilayah politik dan wilayah sosial budaya itu adalah kabupaten (county). Karena itu cabang partai politik yang paling bawah adalah kabupaten, ini dikondisikan guna menciptakan massa mengambang di level masyarakat yang lebih bawah.

Di Indoensia, dengan berlakunya UU Otonomi Daerah dalam ruang lingkup kabupaten dan kota, maka telah berkembang model negara kota sebagai negara republik dimana bupati dan walikota ditetapksn melalui pemilihan umum langsung melalui partai politik tingkat nasional yang mempunyai cabang dan ranting. Dengan proses pemilihan umum ini terjadi proses politisasi di tingkat civil society, yang di AS merupakan ruang netral politik. Dalam ruang yang netral politik, kegiatan rakyat dapat dikonsentrasikan kepada kegiatan sosial, budaya, agama dan pasar. Dengan perkataan lain, ruang civil society terlindung atau aman dari penetrasi politik sehingga, sebagaimana dikatakan oleh Habermas, independen dari intervensi politik negara sebagai kekuatan politik.

Masalah pembagian wilayah negara dan masyarakat sipil dan masyarakat pasar (market society) ini di kita terganjal dengan masalah bentuk negara, apakah negara kesatuan (unitary state) atau negara federal (federal state). Dalam kaitan ini, Indonesia mempunyai trauma separatisme dan perpecahan dengan negara federal sehingga memilih negara kesatuan (NKRI). Konsekuensi dari bentuk negara kesatuan adalah menolak otonomi tingkat provinsi dan melatakkan otonomi di tingkat kabupaten dan kota, sehingga berkembang pola negara republiken-demokratis yang ditandai dengan pemilihan kepada daerah. Sebagaimana yang telah terjadi, berkembang proses politisasi yang membutuhkan biaya besar untuk proses kampanye yang dilakukan oleh calon partai dalam kampanye yang berpotensi korupsi sebelum dan sesudah proses pemilihan. Di AS tidak ada pemilihan kepala daerah county, tetapi dilakukan di tingkat provinsi yang lebih sedikit jumlahnya dan karena itu biaya yang dikeluarkan jadi lebih kecil.

Sementara itu penyelenggaraan negara republik yang menyerupai model negara kota (city state) membutuhkan anggaran pembiayaan yang tinggi, terutama biaya rutin untuk gaji pegawai yang membengkak akibat sistem administrasi negara di masa kemerdekaan. Di lain pihak, karena skala ekonomi (economic scale) yang terbatas, maka anggaran penerimaan tergantung dari pembagian keuangan pusat-daerah dan bantuan pusat sebagai konsekuensi dari mempertahankan sistem negara kesatuan yan mengharuskan pemerintah pusat melakukan kooptasi atau kontrol terhadap pemerintah daerah otonom. Karena itu maka masalah yang dihadapi oleh negara republik lokal itu adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dewasa ini rata-rata masih di bawah 5% dari total penerimaan. Selanjutnya peningkatan PAD tergantung dari perkembangan ekonomi, yaitu aspek keswadayaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dunia usaha yang merupakan sumber pajak dan penerimaan daerah lainnya. Kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan atau masyarakat sipil dan pasar itu membutuhkan lingkungan atau iklim yang stabil dan aman. Dengan demikian, terjadi tarik menarik antara konsep kabupaten sebagai wilayah politik dan wilayah masyarakat serta pasar. Di AS, masalah itu telah dipecahkan melalui bentuk negara federal yang memungkinkan pembagian wilayah masyarakat politik dan wilayah steril politik dalam masyarakat sosial, budaya, agama dan masyarakat pasar. Masalah inilah yang mendasari proses dan dinamika politik lokal yang secara sistematik rancu.

Hingga sekarang, otonomisasi daerah masih mengalami jalan buntu. Dewasa ini, 124 daerah otonom menghadapi krisis dengan kemungkinan kebangkrutan karena beban anggaran pegawai yang besar dan mendominasi biaya rutin. Dengan perkataan lain, daerah otonom minim atau praktis tidak memiliki anggaran pembangunan. Karena itu pemertintah daerah otonom menghadapi masalah pokok bagi pelangsungan hidupnya (survival). Pertama adalah kemandirian perekonomian lokal, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok, yaitu pangan, energi, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi. Masalah-masalah itu membutuhkan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Kedua, masalah pengembangan bisnis sebagai potensi peningkatan pendapatan masyarakat dan sumber perpajakan. Dan ketiga, masalah efisiensi dan efektivitas birokrasi yang membutuhkan reformasi mendasar.

Di luar semua itu, proses politik lokal juga masih didominasi oleh tiga masalah. Pertama adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menyita waktu dan pembiayaan. Kedua, pemekaran daerah otonom yang didorong oleh partai-partai dan elite daerah. Dan ketiga adalah masalah konflik horisontal yang bersumber dari masalah pelaksanaan pluralisme dan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama yang terganggu oleh politik identitas. Ketiga masalah besar itu mengandung dilema dan konflik yang membutuhkan pemecahan yang mendasar

Masalah mendasar mengganjal dinamika politik lokal pada dasarnya adalah dua yang saling berkaitan. Pertama adalah tarik menarik antara cita negara integralistik dan negara republik demokrasi liberal pada empat tingkatan organisasi negara: pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa. Kedua pembagian wilayah masyarakat yang dalam teori madani terdiri dari empat sektor, pertama sektor negara atau politik berdasarkan prinsip hak monopoli penggunaan daya paksa oleh negara. Kedua sektor ekonomi yang berdasarkan prinsip mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Ketiga sektor sosial yang berdasar prinsip kesukarelaan dan keswadayaan. Dan keempat sektor privat berdasarkan prinsip kebebasan individu. Namun masalahnya bisa disederhanakan menjadi masalah pembagian fungsi dan interaksi antara sektor negara dan masyarakat (state and society). Sedangkan sektor masyarakat bisa disederhanakan menjadi sektor masyarakat sipil (civil society).

Dinamika politik daerah adalah proses menuju kemajuan. Proses menuju kemajuan itu bisa dianalisa dengan menilai, pertama, apa yang dianggap sudah baik dan tepat dan karena itu perlu dipertahankan. Kedua memikirkan apa yang mesti dihilangkah dan dirombak serta diganti dengan gagasan baru. Dengan perkataan lain, dinamika politik daerah didorong dengan pola restorasi. Selama ini terkesan bahwa reformasi ditekankan pada tindakan menghancurkan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru yang menyerupai revolusi, sehingga berakibat merusak tatanan yang lama, padahal perubahan itu seharusnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa sama sekali meninggalkan tradisi dan kearifan lokal (local wisdom). Hal ini menyebabkan reformasi lebih diwarnai oleh konflik daripada pembaharuan.

Proses otonomisasi daerah dewasa ini lebih diwarnai oleh agenda demokratisasi yang ditandai dengan dua gejala utama, yaitu Pilkada dan pemekaran daerah yang didorong oleh kepentingan elite. Sementara itu dinamika politik daerah seharusnya dimotori oleh agenda menciptakan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya merupakan esensi dari gagasan kemajuan (the idea of progress) yang intinya adalah kemajuan dalam menciptakan kebebasan dan kemerdekaan, persamaan atau keadilan dan persaudaraan, yang dewasa ini di Indonesia tidak berjalan beriringan dan saling mendukung, karena disandera oleh masalah-masalah mendasar.

Indonesia dewasa ini memerlukan suatu restorasi yang mengacu kepada pengalaman Restorasi Meiji di Jepang yang sukses mencakup tiga bidang. Pertama menciptakan otoritas politik atau negara yang mampu menciptakan ketahanan, keamanan dan stabilitas politik. Kedua menciptakan sistem pertahanan dan keamanan untuk mencapai kedamaian, ketenteraman dan kenyamanan. Ketiga adalah menciptakan kualitas warga dalam suatu pola kepribadian manusia dan karakter bangsa berdasar kepada kebudayaan Indonesia dengan ciri-ciri cerdas, produktif dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan keempat adalah menciptakan kemakmuran dalam arti luas, atau kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan dengan masalah dinamika politik lokal, maka restorasi perlu dimulai dari tingkat lokal tetapi serempak berlangsung di seluruh Indonesia.

 

Kampus Babarsari, 22 Juli 2011

*) Disampaikan dalam Sarasehan Internasional yang diadakan Perkumpulan PERCIK, Salatiga, Juli 2011

OTENTISITAS HIDAYAT NATAATMADJA

13/01/2012

Tarli Nugroho

Asisten Rektor UP45 (The University of Petroleum); Peneliti PSP-UGM dan Anggota Dewan Pengurus Mubyarto Institute, Yogyakarta


Tradisi keilmuan di Indonesia barangkali memang tidak dihidupi oleh kegairahan untuk membangun otentisitas. Indikasinya bisa dilihat dari miskinnya kegiatan kritik teori maupun tiadanya tendensi strukturasi teori baru yang dilakukan oleh para sarjana kita. Kegiatan penelitian maupun penalaran didominasi oleh vak verifikasi, yang pada dasarnya hanya mempraktikkan, lalu menegaskan kembali gagasan orang lain. Hampir tidak ada problematisasi serius atas berbagai persoalan keilmuan. Seandainyapun ada sebentuk kegiatan kritik teori, maka kegiatan tersebut pun pada dasarnya sukar dibedakan dari sekadar epigon atas pergulatan serupa yang terjadi di luar negeri. Jadi, seandainya ada, atau pernah ada, kritik itu hadir tanpa problematisasi yang otentik.

Bagi sebagian sarjana, tendensi otentisitas barangkali tidak relevan dibicarakan dalam kegiatan keilmuan. Apalagi, sejarah kelahiran dunia universiter kita memang pertama-tama dimaksudkan bukan untuk melahirkan pencerahan, melainkan sekadar untuk menyediakan ambtenaar, para pekerja di birokrasi pemerintahan. Sehingga, fungsi perguruan tinggi tidak pernah beranjak dari produsen tenaga kerja, dan bukannya produsen ilmu pengetahuan. Sebagaimana bisa kita lihat pada berbagai perbincangan yang menyoal state of the art ilmu sosial di Indonesia, seperti yang pernah mengemuka di tahun 1970-an dan awal 1980-an, sebagian besar sarjana kita berpendirian bahwa tidak ada yang salah dengan ilmu dan teori, yang keliru adalah penerapannya; sehingga mempersoalkan keabsahan ilmu dan teori adalah pekerjaan yang tidak berguna.

Namun, tentu saja itu adalah pendapat yang sepenuhnya bermasalah. Bahkan sangat bermasalah, karena secara tak sadar sedang mendudukkan positivisme sebagai proto dari state of the art keilmuan itu sendiri. Hidayat Nataatmadja (1932-2009), terlepas dari kesepakatan atau ketidaksepakatan orang terhadap hasil pemikirannya, adalah satu dari sedikit sarjana Indonesia yang gigih melakukan perlawanan terhadap kejumudan dunia keilmuan. Melalui sikap otonom yang tak terbayangkan, Hidayat berusaha membongkar benteng regularitas diskursif. Dia hanya ingin mengajukan dan mempersoalkan apa-apa yang belum pernah diajukan dan dipersoalkan orang lain, demikian tulisnya suatu ketika.

Hidayat Nataatmadja, Ph.D. (1932-2009) sedang berbincang dengan Dr. Revrisond Baswir di ruang kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, medio Mei 2008. Hidayat, bersama dengan Prof. Mubyarto (1938-2005) dan Prof. Dawam Rahardjo, merupakan para penggagas dari Ekonomi Pancasila versi Bulaksumur yang diseminarkan di UGM pada 1980.

Memang, setiap pemikir berdiri di atas pundak pemikir lainnya, sama seperti halnya setiap tradisi kesarjanaan bertumpu di atas tradisi kesarjanaan pendahulunya yang lebih klasik. Tapi kait-kelindan itu bukan pembenaran terhadap perayaan—meminjam Galbraith—conventional wisdom dan pemujaan terhadap—mencuri Kuhn—normal science. Seperti diimani Borges, setiap pengutip Shakespeare adalah Shakespeare itu sendiri. Dan ilmu pengetahuan, hampir serupa sastra, membangun dirinya dari model serupa itu: penciptaan yang terus-menerus, karena pada dasarnya setiap orang (scholar) adalah pencipta (author).

Pada diri Hidayat, etos itu hadir sangat kental. Apalagi, bagi Hidayat, kebudayaan adalah rumah pikiran, sehingga setiap tradisi keilmuan mestinya berakar di kebudayaan inangnya. Tapi tidak  berarti Hidayat tak jernih dalam memahami distingsi ihwal universalitas dan partikularitas. Persoalan universalitas dan partikularitas itu justru merupakan salah satu kata kunci dari segepok hasil pemikirannya. Kemanusiaan, misalnya, mungkin bersifat universal. Tapi bagaimana kemanusiaan itu dipelihara, pastinya itu bersifat partikular (baca: lokal). Ini sama seperti halnya bahwa semua manusia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Dengan apa ia akan menutupi tubuh telanjangnya, sangat tergantung pada dimana ia lahir. Bayi yang lahir di kutub barangkali harus dibungkus dengan mantel bulu yang tebal, sementara bayi yang lahir di pesisir Jawa cukup ditutupi jarik tipis. Dan persis di titik partikular itu otonomi kesarjanaan dan tendensi otentisitas, sebagaimana yang melingkupi pemikiran Hidayat, menemukan relevansinya.

Tentu saja otentisitas dalam dunia keilmuan sebagaimana yang dihidupi Hidayat berbeda dengan, misalnya, otentisitas sebagaimana yang diimani dalam karya kesenian. Otentisitas dalam dunia keilmuan, meminjam istilah Daoed Joesoef (1986), adalah otentisitas dalam hal menemukan tata-hubungan prioritas yang baru yang lebih memuaskan dalam memberikan pemahaman terhadap sesuatu . Newton dikatakan telah menyumbang pengetahuan karena analisis ilmiahnya mampu menunjukkan hubungan antara gerakan bulan dan benda-benda langit dengan jatuhnya buah apel. Padahal, gerakan benda-benda langit merupakan pengetahuan astronomis yang sudah lazim, bahkan sejak masa yang lebih lampau. Artinya, gagasan Newton sebenarnya berangkat dari bahan-bahan yang telah lazim diketahui, hanya tata-hubungan dan struktur yang dikemukakan bersifat baru.

Tanpa tendensi otentisitas, ilmu pengetahuan sekadar menjadi kegiatan adopsi, verifikasi, yang pada akhirnya hanya membebek pada kebakuan. Pada titik itu, dunia kesarjanaan sebenarnya sedang sebatas mendudukkan ilmu pengetahuan sekadar sebagai produk yang tinggal dikonsumsi, bukan sebagai proses yang terus-menerus diolah.

+ + +

Untuk memahami gagasan Hidayat memang dibutuhkan sebuah ketekunan sekaligus empati intelektual yang tinggi, karena gagasan-gagasannya dituliskan dalam banyak sekali buku dan dalam bahasa yang seringkali “tidak lazim”. Kalau menyimak judul buku-bukunya, menurut ukuran masa kini, atau menurut kebiasaan yang menguntit, dengan mudah kita akan menemukan “ketidaklaziman” itu. Tanpa empati-intelektual, kita akan dengan mudah terpeleset menuduh Hidayat sekadar sedang mencari sensasi, atau memancing kontroversi, sehingga pada akhirnya meluputkan substansi serta argumentasi kokoh  yang dengan sangat serius sebenarnya sedang coba dia tuturkan. Begitu juga, dengan tanpa ketekunan untuk menyimak keseluruhan karya-karyanya, kita hanya akan menemukan penggalan-penggalan gagasan penting yang tidak padu. Bangunan penting gagasan Hidayat tersimpan (kadang tersembunyi) dengan rapi dalam keseluruhan karyanya, yang meskipun ada berbagai pengulangan dalam tiap tulisannya, pembaca yang tekun akan menemukan bahwa ada lebih banyak lagi argumen dan uraian penting yang tidak dia tuturkan ulang pada tulisan-tulisannya yang lebih kini. Tanpa menyimak keseluruhan karyanya, kita mungkin hanya akan ketemu kesimpulan-kesimpulan tanpa argumentasi, karena berbagai argumen yang mendasari kesimpulan-kesimpulan itu sudah dia paparkan dalam karya-karyanya yang telah silam.

+ + +

Selasa, 13 Januari 2009 silam, Hidayat telah berpulang. Tak ada satu obituaripun yang mengantarkannya. Bagi generasi yang dilahirkan sesudah dekade 1980-an, Hidayat memang adalah sebentuk khazanah intelektual yang terselip. Namanya hampir tidak tercatatkan. Padahal, pada dekade 1970-an dan ’80-an, ia terlibat dalam sejumlah perdebatan dan polemik keilmuan. Hanya sedikit yang menyadari bahwa gagasan Ekonomi Pancasila, yang lekat dengan nama Mubyarto (1938-2005), secara keilmuan hampir mustahil jika tidak menyertakan gagasan filsafat yang dikerjakan Hidayat.

EKONOMI PANCASILA: REFLEKSI SETELAH TIGA DEKADE

13/01/2012

Oleh Tarli Nugroho

Dewan Pengurus Mubyarto Institute; Asisten Rektor UP45

Istilah Ekonomi Pancasila, meskipun sejak 1980 identik dengan figur Mubyarto (1938-2005), sebenarnya pertama kali diperkenalkan dan dipergunakan oleh Emil Salim (l. 1930). Ekonom yang merupakan anggota keluarga The Berkeley Mafia[1] itu telah mengintroduksi istilah Ekonomi Pancasila sejak 1965.[2] Pada tahun itu, Emil Salim paling tidak (sejauh yang bisa ditelusuri oleh penulis) mempublikasikan dua karangan mengenai Ekonomi Pancasila, yaitu satu dalam bentuk monografi yang diterbitkan oleh LEKNAS (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional),[3] dan satu dalam bentuk bab pada sebuah buku yang juga diterbitkan oleh LEKNAS dan secara khusus dipersembahkan kepada para peserta Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional).[4]

Pada karangannya yang pertama Emil Salim membahas empat model sistem ekonomi, yaitu Ekonomi Swasta, Ekonomi Kontrol, Ekonomi Kolektif, dan Ekonomi Perencanaan Sentral. Pembahasan mengenai model-model sistem dan teori-teori mengenai sistem ekonomi yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari dan merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan Indonesia. Pada laporannya itu, Emil Salim masih menggunakan istilah “Sistem-Ekonomi Sosialisme Pantjasila”. Baru pada kertas kerja yang ditulisnya kemudian, yang sangat menekankan pentingnya pemerintah memikirkan masalah pembangunan ekonomi untuk mengimbangi keberhasilan Indonesia dalam pembangunan politik, istilah yang digunakan Emil Salim berubah menjadi “Ekonomi Pancasila”.[5] Meski telah digunakan pada dua tulisan tadi, istilah Ekonomi Pancasila baru benar-benar “bergaung” setelah Emil Salim menulis sebuah makalah bagi Seminar KAMI, Januari 1966,[6] dan sebuah artikel di Harian Kompas pada Juni 1966.[7] Artikel pendek itu kemudian disambung lagi pada 1979 oleh sebuah artikel panjang Emil Salim di Majalah Prisma.[8] Beberapa tulisan yang pernah membahas gagasan Ekonomi Pancasila, seperti tulisan Mudrajad Kuncoro sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, biasanya paling akhir hanya merujuk pada tulisan Emil Salim yang dimuat di Kompas—atau dalam Seminar KAMI—ketika menyebut kapan pertama kali istilah itu muncul, dan tidak memperhatikan kalau istilah telah diperkenalkan sejak setahun sebelumnya.

Menarik untuk memperhatikan, ada jeda yang sangat panjang dari sejak pertama kali istilah Ekonomi Pancasila diperkenalkan hingga istilah itu kembali dibicarakan. Setelah tulisan-tulisannya pada tahun 1966, Emil Salim baru menggunakan lagi istilah itu pada 1979, melalui tulisan panjangnya di Majalah Prisma. Artinya, ada jeda selama 13 tahun. Tulisan Emil itupun bukan merupakan tulisan pertama mengenai Ekonomi Pancasila pada dekade 1970-an. Sebelumnya, pada 1978, Christianto Wibisono juga menulis sebuah artikel panjang di Majalah Analisa CSIS, berjudul “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila”.[9] Pada awal 1979, tepatnya pada 16 Februari 1979, di Jakarta juga telah berdiri Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP). Lembaga ini dipimpin oleh Drs. Soerowo Abdulmanap, dan sebagai penasihatnya adalah Mohammad Hatta, Proklamator kita.[10] Pada tahun 1979 itu, selain tulisan Emil Salim, sebelumnya Mubyarto juga telah mulai menggunakan istilah Ekonomi Pancasila. Di Harian Kompas, 3 Mei 1979, Mubyarto menulis artikel berjudul “Koperasi dan Ekonomi Pancasila”. Dan setelahnya, pada 6 Juli 1979, juga di Harian Kompas, Sunario Waluyo menulis artikel “Pemikiran tentang Ekonomi Pancasila”.

Kenapa pada tahun 1979 itu perbincangan mengenai Ekonomi Pancasila kembali marak dan melibatkan orang banyak?! Mengingat jawaban atas pertanyaan itu melibatkan banyak sekali fakta dan perspektif, penulis sedang mencoba menjawab pertanyaan itu dalam sebuah buku yang kini sedang disusunnya. Jadi, pertanyaan ini tidak akan dijawab oleh tulisan ini.

 

Polemik Ekonomi Pancasila 1981

Barangkali, dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia, tak ada polemik yang lebih besar daripada “Polemik Ekonomi Pancasila” yang terjadi pada awal 1980-an. Pada 1957 memang sempat terjadi perdebatan penting dalam “Seminar Sedjarah” yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Universitas Gadjah Mada. Namun, perdebatan dalam seminar itu tidak banyak merembes keluar forum, sehingga tak sampai menjadi polemik.[11]

Adapun “Polemik Ekonomi Pancasila”, yang terjadi sejak akhir tahun 1980 dan berlangsung hampir sepanjang tahun 1981, melibatkan tulisan dan pendapat dari puluhan sarjana, bukan hanya dari lingkungan ilmu ekonomi, melainkan juga dari ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, hukum, politik, dan lain-lain. Bahkan, polemik tersebut juga telah memancing perhatian sejumlah Indonesianis untuk mengutarakan pendapatnya di jurnal internasional.[12] Sejak 1980 hingga 1981, tak kurang digelar 4 seminar penting yang membicarakan topik itu, yang digelar baik di Yogyakarta maupun di Jakarta.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, meski sebagai sebuah istilah Ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, dalam perjalanannya istilah tersebut kemudian lebih lekat dengan nama Mubyarto. Memang, Mubyarto-lah yang kemudian serius mengembangkan gagasan tersebut, baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praksis kebijakan. Pada 19 September 1980, atas inisiatif Mubyarto pula, gagasan Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan, bertepatan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM ke-25. Ada 18 orang sarjana yang memberikan sumbangan pemikiran kala itu, dari sudut makro ekonomi, mikro ekonomi, teori pembangunan, etika ekonomi dan gagasan mengenai konsep manusia Indonesia untuk menyempurnakan konsep homo oeconomicus. Kumpulan makalah dalam seminar itu dibukukan dan diterbitkan oleh BPFE (Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada).[13]

 EMPAT SEMINAR EKONOMI PANCASILA, 1980-1981

Tempat/Waktu

Tajuk

Penyelenggara

Para Pembicara

Yogyakarta

19 September 1980

Seminar

Ekonomi Pancasila

Fakultas Ekonomi UGM

Ace Partadiredja, Bambang Riyanto, Boediono, M. Dawam Rahardjo, Dibyo Prabowo, Hadori Yunus, Harsono, Hidayat Nataatmadja, Kadarman, Kaptin Adisumarta, Mubyarto, Roekmono Markam, Sarino Mangunpranoto, Soediyono, Soetatwo Hadiwigeno, Soetrisno PH, Sudarsono, Sulistyo

Jakarta

19-20 Oktober 1980

Seminar

Sistem Ekonomi Pancasila

Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP)

Arief Budiman, Bambang Krisnamurthi, Mubyarto, Sarbini

Jakarta

23-26 Juni 1981

Simposium

Sistem Ekonomi Pancasila

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Abdul Rachman Panetto, Adi Sasono, Affendi Anwar, Ariono Abdulkadir, Bintoro Tjokroamidjojo, Boediono, Hidayat Nataatmadja, Hindersah Wiratmadja, M. Dawam RahardjoMubyarto, Roekmono Markam, Soerjanto Poespowardojo, Sri-Edi Swasono, Sutopo Yuwono, Syamsuddin Mahmud, T.M.H.L. Tobing, Thamrin Nurdin, Wagiono Ismangil

Yogyakarta

19 September 1981

Seminar II

Ekonomi Pancasila

Fakultas Ekonomi UGM

Ahmad Azhar Basyir, Frans Seda, Handjilin, Harsoyono Subyakto, Heidjrachman R., Herqutanto Sosronegoro, Hidayat Nataatmadja, Mubyarto, Pdt. Chris Marantika THN, Samiadji Djajengminardo, Sarino Mangunpranoto , Soehardi Sigit, Soetrisno P. H., Sudarsono, Warsito Singowardono 

Sumber: Tarli Nugroho (2010), diolah dari berbagai sumber.

Seminar di Yogya tadi ternyata mampu menarik perhatian. Wacana Ekonomi Pancasila kemudian direspon oleh pemerintah dalam bentuk seminar pula yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada 23 hingga 26 Juni 1981, yang prosidingnya kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Wawasan Ekonomi Pancasila (1981).[14] Jika seminar di Yogya lebih banyak menekankan aspek teoritis keilmuan, maka seminar di Jakarta ini terutama mengelaborasi Ekonomi Pancasila sebagai gagasan mengenai sistem ekonomi, dan bukan sebagai teori ekonomi (baru).

Meski sama-sama menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila oleh Emil Salim dengan menurut Mubyarto dan “versi Yogya”. Jika Emil Salim menerjemahkan istilah tadi sebagai gagasan mengenai sistem perekonomian, atau politik perekonomian, maka Mubyarto menggunakannya sebagai sebentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik (mainstream economics). Atau, jika diperinci lebih jelas lagi, perbedaan pokok antara gagasan Emil Salim dengan Mubyarto itu terletak pada aspek konseptual dan historis yang melatari kelahiran istilah tadi. Secara historis, gagasan Ekonomi Pancasila Emil Salim adalah mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil oleh Orde Baru; sementara Ekonomi Pancasila versi Yogya dan Mubyarto adalah justru hendak memberikan kritik terhadap jalan ekonomi Orde Baru.

Sedangkan jika dilihat secara konseptual, ketika memperkenalkan istilah itu, Emil Salim tidak sedang bertendensi hendak menyusun teori ekonomi baru, atau sistem ekonomi baru, sebagaimana yang terasa kental dalam Seminar Ekonomi Pancasila di Yogya pada 1980. Emil, sebagaimana bisa diikuti dalam pemikiran-pemikirannya kemudian, tidak pernah mengemukakan pandangan bahwa ada yang keliru dari ilmu ekonomi mainstream (neoklasik). Ia selalu berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu universal. Jika terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dengan praktik, maka kekeliruan itu terletak di praktik. Jadi, menurut Emil, tidak ada gunanya menyusun teori baru karena memang ilmu ekonomi tidak ada yang keliru, hanya penerapannya saja yang mungkin keliru.[15]

Pandangan itu tentu saja jauh berseberangan dengan pendapat Mubyarto dan pendapat para pembicara yang mengemuka dalam Seminar 1980. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi pada 1979, Mubyarto, dengan tegas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi mainstream tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Dalam pandangan Mubyarto, teori ekonomi neoklasik (mainstream economics) bukan hanya tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata, sebuah masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia pada 1970-an (dan tetap permanen hingga hari ini), melainkan teori tersebut secara konseptual memang tidak bersifat mendukung terhadap gagasan keadilan sosial.[16] Dengan demikian, dalam pandangan Mubyarto, diperlukan bukan hanya perubahan kebijakan untuk mendistribusikan kue ekonomi nasional, melainkan diperlukan juga sebuah teori ekonomi baru untuk melakukannya.[17] Jadi, nampak benar bahwa perbedaan antara maksud Ekonomi Pancasila sebagaimana diuar Emil Salim berlainan secara fundamental dengan yang dibentuk oleh Mubyarto dan kawan-kawannya.

Adalah menarik juga untuk memperhatikan kenapa Seminar Ekonomi Pancasila di Yogya tahun 1980 sampai bisa “mencuri perhatian” pemerintah.  Perspektif mengenai pertarungan medan kuasa di ruang publik barangkali penting untuk menjelaskan hal ini. Secara ringkas bisa disampaikan bahwa salah satu sebab kenapa seminar tersebut “menarik perhatian pemerintah” adalah karena pada saat itu pemerintah sedang berusaha untuk memonopoli tafsir atas Pancasila, sehingga ketika sekelompok sarjana berbicara mengenai Pancasila dalam framing berupa kritik terhadap pemerintah, tentu saja itu dianggap sebagai “ancaman” yang serius. Karena sebelumnya Orde Baru telah menjadikan Pancasila sebagai ujung tombak untuk melakukan de-Soekarno-isasi, delegitimasi terhadap anasir-anasir ideologis lama (seperti “sosialisme Indonesia” ataupun “sosialisme” secara umum), maka rezim neo-fasis tersebut tak ingin tombak yang sama kini menikam mereka.

Pada kenyataannya, tak kurang dari Soeharto sendiri ikut bicara mengenai Polemik Ekonomi Pancasila, dan komentarnya membuat orang tak lagi berani mengatakan selainnya. Dalam sebuah wawancara, Mubyarto mengatakan bahwa sejak Soeharto ikut berkomentar mengenai Ekonomi Pancasila, dan itu dengan sejumlah tuduhan negatif, maka banyak di antara kawan-kawannya yang kemudian tiarap, tak lagi berani ngomong mengenai gagasan itu.[18] Apa yang dilakukan oleh para pelopor Seminar Ekonomi Pancasila 1980, dari sudut pandang pemerintah, adalah mereka sedang merongrong otoritas tunggal yang bisa menafsir Pancasila, yaitu pemerintah sendiri. Tak heran, meski sempat ramai diperbincangkan sepanjang tahun 1981, gagasan Ekonomi Pancasila kemudian seperti balon kempes. Itulah yang kemudian membuat kenapa gagasan hanya identik dengan nama Mubyarto.


Menggugat Universalitas Teori Ekonomi

Tendensi untuk menolak keberlakuan teori ekonomi Barat di Indonesia sejatinya bukanlah merupakan fenomena baru tahun 1980-an. Sejak masa kolonial, beberapa sarjana Belanda yang mengkaji perekonomian Hindia, juga telah melemparkan sejumlah keraguan atas kemampuan teori ekonomi konvensional dalam menjelaskan dinamika perekonomian di tanah jajahan. Tesis mengenai “Ekonomi Dualistis” (Dual Economies) sebagaimana yang diajukan oleh Julius Herman Boeke (1884-1956) pada awal abad ke-20, bisa jadi merupakan pintu awal bagi munculnya gagasan mengenai teori baru bagi ilmu ekonomi di Indonesia, yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dalam disertasinya yang ditulis pada 1910, Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde: Het Probleem (Masalah Perekonomian Kolonial Tropik), Boeke pertama kali mengintrodusir tesis mengenai ekonomi dualistis. Dari sudut ekonomi, menurut Boeke, sebuah masyarakat dapat ditandai oleh tiga unsur, yaitu semangat sosial (social spirit), bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan dalam kaitannya itu menentukan ciri khas dari masyarakat bersangkutan, yang disebut sebagai sistem sosial. Dalam sebuah masyarakat dimana pada waktu yang bersamaan memiliki dua atau lebih sistem sosial, dan tiap sistem itu berbeda satu sama lain, disebut masyarakat dualistis atau masyarakat plural (plural societies). Ekonomi dualistis merupakan implikasi dari sistem sosial yang juga bersifat dualistis. Dalam perekonomian yang bersifat dualistis, sebagaimana yang ada di Hindia Belanda, maka diperlukan dua pendekatan ekonomi yang berbeda untuk memahami dua modus perekonomian tadi, dimana teori ekonomi umum (baca: Barat) tidak berlaku bagi sistem sosial yang bersifat khas.

Tesis Boeke tersebut kemudian memancing polemik yang melibatkan banyak ekonom. Inti polemik terutama berkisar pada persoalan benarkah sistem sosial yang berbeda dengan masyarakat Barat—tempat dimana ilmu ekonomi modern lahir dan dibesarkan—memerlukan teori ekonomi tersendiri yang berbeda dengan teori umum? Di antara yang terlibat dalam polemik itu adalah Jacob van Gelderen (1891-1940), Dionijs Huibert Burger, dan G.H. van der Kolff. Van Gelderen, dalam tulisannya mengenai perekonomian tropis,[19] berpandangan bahwa teori ekonomi umum bukannya tidak berlaku sama sekali di Hindia Belanda. Ada keadaan-keadaan yang membuat kenapa sebuah teori kadang berlaku dan kadang tidak, dan itu tidak berarti membatalkan keabsahan sebuah teori. Sebagai jalan tengah dari pandangan Boeke, van Gelderen mengemukakan bahwa di samping teori ekonomi murni, memang perlu pula dikembangkan teori ekonomi praktis atau aplikatif dalam bentuk kebijaksanaan ekonomi atau ekonomi-politik. Lebih jauh, menurut van Gelderen, untuk memahami perekonomian Hindia, teori ekonomi umum memang tidak bisa langsung diterapkan begitu saja, karena ada beberapa faktor yang membuatnya berbeda dari kondisi yang diandaikan oleh teori ekonomi umum. Paling tidak ada tiga faktor yang disebut Boeke dan Gelderen dalam kaitannya dengan kondisi spesifik Hindia Belanda waktu itu, yaitu pertama, faktor sosial-historis Hindia Belanda itu sendiri; kedua adalah faktor geografi ekonomi; dan ketiga adalah faktor etnologi.

Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada ilmu ekonomi konvensional semakin hari semakin bersifat terbuka. Tak heran jika kemudian pada bagian awal pidato pengukuhannya, yang dibacakan pada 19 September 1978, Roekmono Markam menyebut bahwa tak ada persoalan yang paling menyulitkan para guru besar ekonomi waktu itu selain persoalan “relevansi”.[20] Persoalan yang sama pula yang telah mendorong Mubyarto untuk terus berburu “kijang ilmiah” Ekonomi Pancasila. Baginya, keterbatasan yang melekat pada teori ekonomi konvensional tak bisa hanya disiasati di level kebijakan, melainkan juga harus dicarikan kerangka teoritis baru penggantinya, sebuah posisi yang jelas jauh berseberangan dengan pandangan yang dipegang oleh Emil Salim.

Jika menyimak riwayatnya yang cukup panjang, ditambah dengan sejumlah polemik yang pernah menyertainya, gagasan Ekonomi Pancasila sebenarnya bisa dikatakan telah “memiliki sejarah sendiri” dan merupakan salah satu milestone dari pemikiran kaum intelektual Indonesia. Meskipun demikian, Ekonomi Pancasila hingga kini masih merupakan gagasan fragmentaris yang belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh. Secara teoritis, gagasan keilmuan ekonomi dibangun dari beberapa komponen teori, seperti teori tentang konsep manusia, teori sistem ekonomi, teori ekonomi (murni) dan teori ilmu pengetahuan. Pada Ekonomi Pancasila, komponen-komponen itu belum terlihat padu.

Meski beberapa sarjana terkemuka telah mencoba mengambil tempat untuk merumuskan lebih jelas gagasan Ekonomi Pancasila, hasilnya masih jauh dari bisa dikatakan selesai. Pada 1985, misalnya, kumpulan ceramah Sumitro Djojohadukusumo yang disampaikan melalui TVRI antara bulan September hingga November 1984, dibukukan dan diberi tajuk “Ekonomi Pancasila”.[21] Pada dasarnya Sumitro berusaha mengembangkan gagasan Ekonomi Pancasila dari pendekatan normatif dengan menjabarkan sila-sila dalam Pancasila. Namun, karena berupa kumpulan naskah ceramah,  elaborasi yang bisa dilakukan tidak bersifat mendalam.

Kemudian pada tahun 2004 terbit buku karangan M. Dawam Rahardjo yang diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM.[22] Buku ini mencoba mengkonseptualisasikan Ekonomi Pancasila sebagai ilmu tersendiri dengan membahas aspek-aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ide dasar buku ini lebih maju daripada buku-buku mengenai Ekonomi Pancasila yang ditulis pada masa-masa sebelumnya. Tanpa sebuah elaborasi dari sudut filsafat ilmu, gagasan Ekonomi Pancasila memang sukar untuk bisa disebut sebagai “ilmu”. Hanya saja, sayangnya buku ini melewatkan pembahasan mengenai elaborasi filosofis yang pernah dilakukan di masa lalu berkaitan dengan gagasan Ekonomi Pancasila. Sebab, elaborasi semacam itu bukanlah sebuah usaha baru, karena pada dekade 1980-an salah seorang pemikir Ekonomi Pancasila juga telah memulainya, yaitu Hidayat Nataatmadja. Buku Dawam ini, sejauh ini, merupakan buku terakhir yang pernah terbit yang membahas gagasan Ekonomi Pancasila.

 

Agenda Ekonomi Pancasila

Meski bisa dikatakan gagasan Ekonomi Pancasila bukanlah gagasan Mubyarto seorang, tapi dalam kenyataannya Ekonomi Pancasila telah menjadi nama kedua bagi Mubyarto, dan kiranya demikian pula sebaliknya. Merujuk kepada penjelasan Mubyarto, Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri, yaitu (1) roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral; (2) kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan; (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; (4) koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; dan (5) adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Secara umum, Ekonomi Pancasila, sebagaimana bisa terbaca dari tulisan para penggagasnya, dimaksudkan sebagai teori ekonomi dengan perspektif Indonesia. Secara konseptual gagasan Ekonomi Pancasila diproyeksikan mencakup dua aspek, yaitu (1) teori ekonomi murni; dan (2) teori ekonomi aplikatif untuk Indonesia.

Satu catatan yang juga penting untuk diperhatikan ketika membicarakan Ekonomi Pancasila adalah mengenai pertanyaan “siapa saja yang bisa dianggap sebagai penggagas Ekonomi Pancasila?”. Mengenai pertanyaan ini, rasanya kita perlu kembali kepada pepatah, “tak semua orang yang bisa menggambar bisa disebut sebagai pelukis”. Dari empat seminar Ekonomi Pancasila yang berlangsung pada 1980-an, ada puluhan sarjana yang terlibat di dalamnya, terutama sebagai pembicara. Tentu naif mengandaikan bahwa semua pembicara yang terlibat dalam semua seminar tadi bisa dianggap sebagai penggagas Ekonomi Pancasila. Sebabnya sederhana, meski seluruh pembicara menyebut nama Ekonomi Pancasila, dalam kenyataannya mereka tak semuanya berada satu garis dengan school of thought (mazhab, aliran) yang dengan teguh diimani Mubyarto hingga akhir hayatnya.

Pertanyaan kemudian, apakah yang dimaksud dengan school of thought itu, dan apakah batasan-batasannya?! Tugas diskusi inilah untuk mulai merumuskannya.

*) Bahan urun-rembug dalam seri diskusi “Membangun Paradigma Ilmu Pancasila”, Jumat, 1 April 2011, di Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM. Diskusi ini merupakan pertemuan kedua dari proses inisiasi membangun “komunitas epistemik” (epistemic community) di Kampus Bulaksumur. Terima kasih kepada Prof. Dr. Soetaryo yang telah berhasil memaksa penulis untuk menuliskan makalah ini, dan kepada Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo yang telah meminjamkan sebuah rujukan penting dari topik ini, yaitu manuskrip antik karangan (Prof.) Dr. Emil Salim mengenai sistem ekonomi.


[1] David Ransom, “The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre”, dalam Majalah Ramparts, Vol. 9, No. 4, Oktober 1970, hal. 26-28, 40-49.

[2] Ini sekaligus mengkoreksi tulisan Mudrajad Kuncoro yang menyebut bahwa istilah Ekonomi Pancasila pertama kali digunakan oleh Emil Salim pada 1966, yaitu merujuk tulisannya di Harian Kompas, 30 Juni 1966, bertajuk “Sistem Ekonomi Pantjasila”. Lihat Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000; edisi pertama, cetakan kedua), hal. 198. Hingga edisi yang terkini, kekeliruan ini masih belum dikoreksi. Lihat juga Mudrajad Kuncoro, “Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas”, dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI), Vol. 16/No.1/2001, hal. 88-96.

[3] Emil Salim, Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, 1965). Monografi setebal 94 halaman itu diberi pengantar oleh Widjojo Nitisastro, dimana pengantarnya bertiti mangsa 1 Agustus 1965.

[4] Emil Salim, “Politik dan Ekonomi Pantjasila”, dimuat dalam Widjojo Nitisastro dkk., Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor IPOLSOS (Ideologi, Politik, Sosial) (Jakarta: LEKNAS, 1965), hal. 81-97. Buku ini juga dipengantari oleh Widjojo, dan bertiti mangsa 27 November 1965. Selain Emil Salim, para penyumbang tulisan dalam buku ini adalah Widjojo Nitisastro (yang juga menuliskan kata pengantar), Ali Wardhana, Fuad Hasan, Selo Soemardjan, Mohammad Sadli, Barli Halim, Bintoro Tjokroamidjojo, Subroto, Soelaiman Soemardi, dan Kartomo Wirjosuhardjo.

[5] Emil Salim, “Politik dan Ekonomi Pantjasila”, ibid.

[6] Emil Salim, “Membina Ekonomi Pancasila”. Tulisan ini, bersama dengan seluruh makalah yang dipresentasikan pada seminar tersebut, dibukukan dalam Seminar KAMI, Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin (The Leader, the Man and the Gun) (Jakarta: Sinar Harapan, 1984, cetakan kedua). Tulisan Emil Salim bisa dilihat di hal. 110-121.

[7] Emil Salim, “Sistem Ekonomi Pancasila”, dimuat Harian Kompas, 30 Juni 1966. Tulisan ini dimuat kembali dalam buku Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981 (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 36-38. Buku itu disunting oleh Redaksi Ekonomi Harian Kompas sendiri. Tulisan tersebut juga bisa dibaca pada Emil Salim, Kembali ke Jalan Lurus, Esai-esai 1966-1999 (Jakarta: Alvabet, 2000), hal. 3-5.

[8] Emil Salim, “Sistem Ekonomi Pancasila”, dimuat dalam Majalah Prisma, No. 5/VIII, Agustus 1979, hal. 3-9.

[9] Christianto Wibisono, “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila”, dalam Majalah Analisa CSIS, No. 3/VII, 1978, hal. 215-240.

[10] LPEP, Ekonomi Pancasila (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980). Buku diterbitkan sebagai peringatan ulang tahun yang pertama dari lembaga tersebut.

[11] Lihat buku Seminar Sedjarah, Laporan Lengkap Atjara I dan II tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia, Seri 2 (Yogyakarta: UGM, 1958).

[12] Lihat Lampiran Bibliografi Wacana Ekonomi Pancasila, 1965-2010 di bagian akhir tulisan ini.

[13] Prosiding seminar tanggal 19 September 1980 itu dibukukan dalam Mubyarto dan Boediono (eds.), Ekonomi Pancasila (Yogyakarta: BPFE, 1981).

[14] Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (eds.), Wawasan Ekonomi Pancasila (Jakarta: UI-Press, 1981)

[15] Baca wawancara Majalah Prisma dengan Emil Salim, “Emi Salim: Bukan Kesalahan Ilmu Ekonomi”, dalam Majalah Prisma, No. 1/IX, Januari 1980, hal. 56-61.

[16] Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980).

[17] Mubyarto, Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemajuan Kemanusiaan (Yogyakarta: BPFE, 1979). Tulisan ini merupakan pidato pengukuhan Mubyarto sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, diucapkan pada 19 Mei 1979.

[18] Wawancara Tarli Nugroho (bersama Indarti Yuni Astuti, Karlina, dan Fauzul A. Muhammad) dengan Mubyarto. Wawancara dilakukan pada medio April 2003.

[19] J. Van Gelderen, “Voorlezingen over Tropisch Koloniale Staathuishoudkunde” (1927). Risalah ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Ilmu Ekonomi Jajahan Daerah Khatulistiwa” (Jakarta: Bhratara, 1981).

[20] Markam, op.cit., hal. 1.

[21] Sumitro Djojohadikusumo, Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila (Jakarta: IKPN-RI [Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia], 1985)

[22] M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2004).

EKONOMI POLITIK KEBANGKITAN BANGSA

13/01/2012

 

Oleh M. Dawam Rahardjo

Rektor UP45 (University of Petroleum) Yogyakarta

 

Kawasan kepulauan Nusantara, yang kini disebut Indonesia, sebenarnya pernah mengalami kemakmuran dan puncak kejayaan ekonomi di dunia, yaitu antara abad ke-12 M hingga ke-16 M. Dalam teori pentahapan perkembangan ekonomi, pada waktu itu Indonesia berada pada tahap kapitalisme perdagangan yang berpusat di kota-kota pelabuhan di sepanjang pesisir, baik di Jawa maupun pulau-pulau lain di luar Jawa, yang pada masa itu umumnya merupakan pemerintahan monarki yang mandiri. Sumber kemakmuran kawasan pada waktu itu adalah perdagangan komodti tanaman komersial, berupa tanaman komoditi rempah-rempah yang dibutuhkan oleh dunia (semisal migas sekarang), dan barang-barang kerajinan, baik produksi dalam maupun luar negeri. Perdagangan pada waktu itu dijalankan oleh kelas feodal. Sementara, perekonomian rakyat memproduksi bahan pangan dan komoditi perdagangan.

Struktur perekonomian pada waktu itu memang bercorak dualistis, namun tidak dikotomis, karena tidak ada kemiskinan massal, dimana kebutuhan dasar masyarakat pada dasarnya terpenuhi. Pada waktu itu stratifikasi sosial masih longgar. Berada di tingkat atas adalah kelas ulama dan pujangga, berada di tingkat kedua adalah kelas pemerintahan, di tingkat ketiga adalah kelas pedagang dan pengusaha, dan kelas paling bawah adalah petani dan pengrajin. Pada waktu itu sistem perbudakan masih berlaku, tapi tidak menonjol, sehingga ada juga lapisan under-class yang kecil. Kemakmuran itu ditandai oleh bentuk struktur sosial yang diagonal, dimana golongan menengah merupakan golongan yang paling dominan, sementara kelas elite dan budak merupakan minoritas.

Sistem itu pada abad ke-17 dirusak oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), sebuah perusahaan dagang besar yang mendapatkan hak-hak politik, seperti memiliki angkatan bersenjata, mengumumkan perang dan damai, serta melakukan kolonisasi. Dengan politik devide et impera (divide and rule), VOC menguasai kerajaan-kerajaan pribumi dan memaksa kerajaan-kerajaan feodal itu menyerahkan barang-barang dagangan mereka dalam genggaman monopoli. Sejak itu mulailah sistem eksploitasi terhadap petani dan buruh tani. Sementara itu VOC dalam perjalanannya telah berkembang menjadi sebuah perusahaan yang penuh korupsi, sesuatu yang pada akhirnya membangkrutkannya. Perusahaan tersebut akhirnya diambil alih oleh negara kolonial yang secara tidak langsung berada di bawah kendali kerajaan Perancis yang sedang dipimpin Napoleon Bonaparte (1769-1821). Pada masa itulah dimulai pembangunan sejumlah prasarana ekonomi, seperti jalan-jalan perdagangan, melalui sistem kerja paksa. Perekonomian koloni Hindia Belanda mengambil bentuk—meminjam istilah Max Weber—sebagai Kapitalisme Negara, atau Negara Merkantilisme Kolonial. Disebut Merkantilisme karena pada dasarnya praktik perekonomian kolonial itu bertujuan membangun kekayaan negara. Dalam merkantilisme kolonial ini yang kaya adalah negara penjajah, sementara rakyat dan bumi kepulauan Nusantara menjadi sasaran ekploitasi, di antaranya melalui sistem Tanam Paksa (1830-1870).

Secara umum kita bisa mengatakan bahwa kepulauan Nusantara merupakan perekonomian yang produktif, hanya saja hasil produksinya itu telah dialienasi dari masyarakatnya. Surplus ekonominya hanya dinikmati oleh pemerintahan kolonial asing. Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kepulauan Nusantara yang menjadi negara kolonial Hindia itu merupakan entitas ekonomi yang mampu berkembang, namun sistem ekonominya menyebabkan masyarakatnya miskin karena tertindas dan tereksploitasi.

Sistem Tanam Paksa dihentikan pada tahun 1870 dan diganti dengan sistem perekonomian liberal, dimana semua unsur dan kelompok masyarakat mendapat kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam iklim kebebasan, terutama kebebasan dalam pemilikan lahan pertanian, yang mampu tampil adalah kelompok pengusaha perkebunan, sementara rakyat yang telah jatuh miskin tidak mampu memiliki lahan pertanian dan hanya mampu menjadi penggarap. Mereka juga tidak memiliki modal, sehingga harus meminjam dari para rentenir dengan tingkat rente yang sangat tinggi. Karena itu maka rakyat pribumi hanya bisa mengerjakan lahan yang sempit yang terus-menerus mengalami fragmentasi melalui sistem pewarisan. Dengan lahan yang sempit itu mereka hanya mampu memproduksi hasil tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga sistem pertanian rakyat disebut sebagai sistem pertanian subsisten. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki tanah atau lahan gurem terpaksa menjadi buruh tani. Di atas semua serba-kekurangan itu mereka masih harus membayar pajak kepada pemerintah kolonial.

Sistem liberal yang terus berlangsung hingga akhir pemerintahan kolonial tahun 1939, menghasilkan sistem ekonomi yang dualistis, yang intinya adalah sektor pertanian rakyat yang bersifat subsisten dan sektor perkebunan besar asing yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar asing yang memproduksi tanaman komersial untuk ekspor. Sistem perekonomian dualistis inilah yang diwariskan kepada negara Rapublik Indonesia sejak 1945.

Dalam pemikirannya mengenai sistem ekonomi bagi Indonesia, Mubyarto (1938-2005) memikirkan perlunya dibangun suatu sistem perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung konstitusi ekonomi itu, yang dua dari lima cirinya adalah egalitarianisme dan nasionalisme. Sistem yang disebutnya Sistem Ekonomi Pancasila itu, dalam pandangan Mubyarto, memungkinkan Indonesia menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Namun masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana negara yang adil dan makmur itu bisa dicapai?

Upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur itu sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Ketika itu pola pembangunannya mengarah kepada sosialisme, dimana peranan perusahaan-perusahaan asing digantikan oleh perusahaan-perusahaan negara di bidang perdagangan, perkebunan, pertambangan, transportasi dan perbankan. Pola ini berakhir pada tahun 1965, ketika inflasi melonjak hingga setinggi 650%. Lonjakan inflasi itu terjadi paling tidak karena dua hal, pertama karena negara mengadalkan pembiayaannya dengan mencetak uang; dan kedua karena negara terlalu banyak membiayai proyek-proyek politik sebagai simbol kejayaan bangsa. Menilai arah haluan negara pada waktu itu, Widjojo Nitisastro mengeluarkan pendapat dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi UI pada tahun 1963, agar negara memperhatikan pembangunan ekonomi dengan melakukan perumusan kebijaksanaan ekonomi yang rasional. Peringatan ini sebelumnya sebenarnya telah dilakukan oleh Bung Hatta dalam berbagai kesempatan. Ia menganjurkan dihentikannya haluan revolusi untuk digantikan dengan haluan pembangunan ekonomi.

Upaya melaksanakan politik pembangunan ekonomi secara besar-besaran dimulai pada tahun 1967 oleh pemerintahan Orde Baru. Mirip dengan pergantian kebijaksanaan ekonomi liberal pada masa kolonial, pada tahun 1970-an Orde Baru juga melakukan liberalisasi ekonomi. Ciri utamanya adalah memberi kesempatan kepada sektor swasta, termasuk asing, untuk menjadi pelaku pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemerintah tidak meninggalkan sektor negara dan koperasi. Keduanya juga dibangun dengan dukungan anggaran yang besar. Dengan demikian maka kebijaksanaan ekonomi Orde Baru pada dasarnya bersifat dualistis, yang pada dasawarsa 1980-an menghasilkan dua sektor yang dikotomis, yaitu yang disebut oleh Mubyarto dan Kwik Kian Gie sebagai sektor konglomerat dan sektor ekonomi rakyat.

Dengan masuknya kekuatan swasta domestik dan asing maka Indonesia telah bangkit perekonomiannya melalui proses industrialisasi. Pada belahan abad ke-19, Hindia Belanda sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukan industrialisasi. Berbagai syarat telah dapat dipenuhi. Pertama adalah pembentukan modal yang berlangsung pada masa Tanam Paksa maupun masa liberal. Kedua adalah akses teknologi dengan terbangunnya ratusan ketel mesin tenaga uap. Ketika itu, dengan sektor pemimpinnya industri gula, Hindia Belanda bisa bersama-sama melakukan industrialisasi bersama-sama dengan Jepang. Namun dua syarat utama lain tidak ada pada waktu itu. Pertama tiadanya investasi walaupun ada sumber permodalannya. Ini terjadi karena sementara pembentukan modalnya terjadi di Hindia Belanda (Indonesia), tetapi investasinya terjadi di Belanda. Syarat kedua yang tidak terpenuhi adalah tidak adanya entrepreneur di Hindia Belanda, sehingga, kata Boeke, tidak seperti halnya di Jepang, penduduk pribumi tidak melaksanakan sendiri pembangunan industrinya, melainkan dilakukan oleh orang Eropa.

Pada masa Orde Baru, dua syarat yang tidak terpenuhi pada belahan kedua abad ke-19 itu dipenuhi. Pertama, modal tersedia. Dua sumber utama adalah utang luar negeri dan penerimaan negara hasil eksploitasi minyak dan gas bumi. Kedua, pelaku industrialisasinya adalah pengusaha asing dan pengusaha domestik. Pelaku domestik itu ada dua kelompok. Pertama adalah kelompok perusahaan negara dan kedua adalah pengusaha keturunan etnis Tionghoa. Dari kelompok pribumi juga ada, tetapi terbatas jumlahnya. Kelompok pribumi pada dasarnya bergerak dalam sektor ekonomi rakyat skala mikro dan kecil.

Pada masa Orde Baru, perekonomian nasional memang telah memasuki tahap tinggal landas (take off), berdasarkan kriteria Rostow Investasi baik dari swasta maupun publik telah melebihi angka 10%. Sektor manufaktur juga berkembang dengan beberapa sektor yang memimpin. Pada dasarnya, pola industrialisasi di masa Orde Baru disebut sebagai industrialisasi substitusi impor (import substitution industrialization).

Namun pola industrialisasi ini mengandung beberapa masalah. Pertama, industrinya bukan mengolah bahan mentah dari Indonesia sendiri, melainkan mengolah bahan baku dan bahan penolong yang diimpor. Kedua, modalnya berasal dari luar, walaupun sebenarnya hanyalah modal pancingan saja karena modal kerja selanjutnya dipakai dari pinjaman bank yang menggali dari uang rakyat Indonesia juga. Ketiga, pelakunya adalah perusahaan-perusahaan asing sehingga keuntunganya lari keluar negeri lagi.

Sebenarnya pemerintah waktu itu sudah berusaha mengurangi ketergantungan dengan memproduksi bahan baku dan alat-alat secara domestik sehingga dibentuk kementerian penggunaan produk-produk dalam negeri di bawah Ginandjar Kartasasmita. Namun pada tahun 1980-an, dengan tekanan globalisasi pasar bebas, pemerintah melakukan politik liberalisasi tahap kedua, yaitu membebaskan industri untuk memakai bahan baku dan penolong impor jika lebih murah dan memenuhi standar mutu. Karena itu maka politik kemandirian ekonomi putus di tengah jalan.

Dalam rangka politik perekonomian yang nasionalis, pemerintah juga mengembangkan industri strategis di bidang transportasi darat, laut, dan udara yang memiliki pasar domestik yang luas yang dirumuskan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi yang waktu itu dijabat B.J. Habibie. Gagasan pengembangan industri strategis itu kemudian bertransformasi menjadi strategi industrialisasi berbasis nilai tambah tinggi. Strategi ini didasarkan teori keunggulan kompetitif. Di bawah pimpinan Habibie keunggulan kompetitif itu dapat diraih sehingga memungkinkan Indonesia mengembangkan industri strategis.

Dalam rencana, dengan berkembangnya industri strategis ini, ekonomi rakyat bisa terangkat melalui peranannya sebagai vendor dengan memproduksi komponen dan suku cadang industri strategis, seperti kendaraan darat pribadi, penumpang dan angkutan barang, industri perkapalan dan industri dirgantara. Tapi strategi ini mendapat oposisi, karena dianggap melompat, mempergunakan teknologi super-canggih dan membutuhkan biaya investasi yang besar. Akhirnya industri transportasi yang berorienatasi pada pasar domestik maupun ekspor itu atas desakan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dihentikan secara drastis dan pemerintahan di era reformasi tidak lagi memberikan dukungan politik. Sebenarnya industri stategis ini bisa menjadi kendaraan kebangkitan ekonomi bangsa yang sesuai dengan faktor geografi ekonomi Indonesia yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan regional dan internasional yang merupakan salah satu sumber akumulasi dan pembentukan modal.

Langkah penting lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Penelitian teknologi terutama teknologi tepat guna telah dilakukan di Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi, dan berbagai lembaga penelitian. Sejalan dengan itu, pendidikan Indonesia telah banyak menghasilkan ilmuwan peneliti dan praktisi yang andal sejak dari peternakan lele hingga teknologi dirgantara dan kemudian teknologi informasi. Hanya saja, hasil kajian itu berhenti sebagai arsip dan tidak ditransformasi menjadi inovasi usaha.

Sungguhpun demikian, pemerintah Orde Baru telah meletakkan dasar-dasar kebangkitan ekonomi bangsa. Pertama, Indonesia telah membangun berbagai sektor industri yang berkelanjutan (sustainable). Kedua, telah terbangun kelembagaan ekonomi sebagai pelaku industrialisasi dan perkembangan ekonomi. Ketiga telah tersedia sumber daya manusia yang bisa berperan dalam berbagai fungsi perkembangan ekonomi. Keempat telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sehingga membentuk pasar domestik yang luas.

Namun beberapa kelemahan masih menghadang jalan menunju industrialisasi nasional. Pertama belum tersedianya dana besar untuk investasi besar. Di bidang migas-pun, pelaku usahanya masih perusahaan-perusahaan multi-national (MNC) seperti Chepron, Exxon-Mobil, Caltex atau Total. Sedangkan perusahaan nasional masih bisa dihitung dengan jari tangan, misalnya Pertamina, Medco dan Bumi Resources. Kedua, masih adanya ketergantungan teknologi tinggi, dimana teknologi tinggi masih harus diimpor. Dan ketiga, produktivitas industri masih belum kompetitif dilihat dari masih tingginya harga produk yang tidak mampu bersaing dengan barang-barang dari Jepang atau Eropa-Amerika.

Kebangkitan ekonomi Indonesia memang harus ditempatkan pada perspektif komparatif. Pertama adalah persaingan dengan negara-negara kecil seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Kedua persaingan dengan negara-negara besar yang menjadi kekuatan dunia baru, yaitu Cina, India dan Brasil. Ketiga adalah persaingan di antara negara-negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, dan bahkan juga dengan Vietnam yang dinamis itu.

Sebagai negara yang berbasis pertanian, Indonesia perlu membandingkan dirinya dengan Thailand dan Malaysia. Thailand sekarang sudah memasuki tahap negara industri baru. Tapi masuknya ke tahap industri itu didahului dengan perkembangan dan pembangunan pertanian. Salah satu keuntungan Thailand adalah tidak pernah menjadi negara jajahan sehingga bisa lebih independen (karena masih dipengaruhi oleh negara-negara tetangga jajahan) menentukan strategi pembangunan pertaniannya. Dalam kaitan ini Thailand menempuh strategi pembangunan yang berpijak pada dua kaki. Pertama adalah menjadi negara produsen bahan pertanian, khususnya beras, jagung ubi kayu, peternakan unggas (khususnya ayam) dan perikanan laut. Kedua, pengembangan pertanian perkebunan besar, khususnya karet. Meskipun demikian, orientasi pasar pertanian Thailand adalah pasar domestik maupun ekspor, misalnya beras, dimana Thailand adalah pengekspor beras dunia terkemuka. Haluan Thailand ini diikuti oleh Vietnam yang juga berhasil menjadi negara pengeskpor beras, termasuk ke Indonesia. Dalam strategi ini, ketahanan pangan dicapai tetapi sekaligus pangan menjadi tanaman komersial (commercial crop). Indonesia sendiri pada masa lalu pernah menjadi negara pengekspor beras dunia. Raja Mataram Amangkurat II, dalam rangka menjaga ketahanan pangan domestik pernah melarang ekspor beras. Kebangkitan ekonomi Thailand sebenarnya berbasis pada dua sektor utama, yaitu karet dan perikanan skala besar yang menghasilkan devisa besar, sehingga menjadi sumber akumulasi modal. Salah satu strategi pembangunan pertanian di Thailand dewasa ini adalah dengan menerapkan sistem agribisnis. Misalnya Thailand membuka perkebunan singkong yang luas dalam rangka mendukung industri pengolahan pangan yang membentuk nilai tambah bagi sektor pertanian dan petani. Strategi lainnya adalah mengorientasikan produk pertanian, pangan maupun perkebunan, ke pasar ekspor yang menghasilkan devisa. Dengan basis pembangunan pertanian ini, Thailand kemudian mengembangkan industrinya, misalnya yang menonjol adalah industri tekstil yang dipasarkan di antara rakyat petani maupun penduduk kota. Industri di Thailand cukup kompetitif karena kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan, terpenuhi.

Atas dasar pertanian dan industri, Thailand kemudian membangun sektor pariwisata. Salah satu kekuatan sektor pariwisata yang berbasis budaya itu (dengan candi-candi Buddha yang megah) adalah industri kuliner yang unggul yang mengolah hasil-hasil pertanian darat dan perikanan. Berbasis pariwisata itu, dengan memanfaatkan lokasi Thailand yang menghubungkan negara-negara Timur Tengah dengan Asia Timur dan Tenggara. Dalam kaitan ini Thailand mengembangkan industri transportasi udara, Thai Air, yang unggul dan kedua terbaik di dunia sesudah Singapore Airlines. Dengan modal itulah Thailand memantapkan diri menjadi negara industru baru yang sedang berkembang (newly industrializing country) di Asia Tenggara.

Malaysia pada dasarnya menempuh strategi berpijak pada dua kaki yang serupa dengan Thailand. Namun Malaysia lebih menonjol usaha perkebunan besarnya, terutama di bidang kelapa sawit yang langsung dilanjutkan dengan industri pengolahannya. Di samping minyak goreng, bahan kelapa sawit juga dibuat industri sabut sebagai bahan industri. Langkah strategis yang dilakukan oleh Malaysia adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan sahamnya kemudian dijual kepada kelompok pribumi Melayu yang besarnya 40% dari penduduk seluruhnya, sehingga meningkat bagian pendapatannya dari 6% pada tahun 1969 menjadi 30% dari pendapatan nasionalnya (Gross National Income) pada dasawartsa 1980-an. Di samping itu Malaysia juga mengembangkan sektor keuangannya melalui sistem perbankan dan keuangan Islam dan memanfaatkan dana Timur Tengah. Di samping itu sebagai negara yang memiliki tambang migas, telah berhasil pula mengembangkan industri migas, terutama melalui Petronas. Malaysia juga berhasil membentuk modal dari tabungan haji yang menjadi basis perbankan dan keuangan Islam. Dengan modal yang terakumulasi itu, Malaysia memiliki sumber investasi bagi industrinya. Malaysia berhasil mengembangkan industri manufaktur dan juga industri transportasi darat melalui kerja sama dengan perusahaan mobil Korea Selatan. Malaysia dewasa ini juga sedang menggolongkan dirinya sebagai negara industri baru yang sedang berkembang di Asia Tenggara, menyusul Singapura.

Dalam pembangunan ekonomi, Indonesia bisa pula menengok Taiwan yang mengembangkan usaha skala kecil di bidang pertanian dan industri. Strategi yang ditempuh Taiwan adalah meningkatkan penggunaan teknologi di bidang pertanian sejak dari pembibitan hingga pengolahan hasil pertanian yang juga berorientasi ke pasar ekspor. Di samping itu pola industrialisasinya adalah industri skala kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Di samping memproduksi barang konsumsi Taiwan juga menghasilkan barang-barang modal, khususnya teknologi sederhana yang banyak dipakai di negara-negara sedang berkembang.

Selama Orde Baru, perekonomian Indonesia sebenarnya juga sudah mengalami kebangkitan, baik melalui sektor pertanian maupun industri. Selama tiga dasawarsa perekonomian Indonesia telah berhasil tumbuh rata-rata 7% per tahun. Bank Dunia pernah menyebut Indonesia sebagai salah satu “keajaiban ekonomi” (economic miracle). Di bidang pertanian, Indonesia pernah mencapai tahap swasembada pangan pada tahun 1985, dan dalam pengendalian penduduk Indonesia pernah mendapatkan penghargaan internasional. Prestasi lain adalah menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60% pada tahun 1970-an menjadi sekitar 11% pada akhir dasawarsa 1990-an. Namun Indonesia masih berada di buritan jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan bahkan jika dibandingkan dengan Vietnam yang kini kian berkembang pesat.

Namun keberhasilan perkembangan ekonomi Indonesia di masa lalu mengandung banyak catatan. Pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pengutang terbesar di dunia yang sekarang pembayarannya memberikan beban yang sangat berat pada APBN. Kedua, Indonesia mengalami kerusakan yang berat dalam lingkungan hidup (khususnya di bidang kehutanan), dan terkurasnya sumber migas, sehingga Indonesia sudah menjadi negara net-importer minyak bumi, walaupun masih bisa mengekspor gas. Ketiga, secara ironis Indonesia masih mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai, singkong, kedelai, gula dan susu. Keempat, di bidang industri Indonesia masih mengimpor teknologi dan bahan baku dan belum mampu mengolah banyak hasil pertanian, kelautan dan kehutanannya sendiri. Dengan perkataan lain, Indonesia masih menjadi eksportir bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Kelima, Indonesia belum mampu melaksanakan konstitusi yang mengamanatkan koperasi sebagai soko-guru perekonomian. Dan keenam, perekonomian Indonesia pada dasarnya masih bersifat dualistis yang antagonistis antara sektor konglomerat dan ekonomi rakyat yang mendominasi struktur perekonomian nasional.

Dengan demikian, pembangunan telah menimbulkan masalah-masalah baru yang harus diatasi sebelum bisa mengalami kebangkitan. Pertama, Indonesia harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan dan beban utang luar negeri. Jika belum maka peranan negara sebagai bagian utama pembangunan akan mengalami banyak hambatan dalam melakukan transformasi perekonomian. Mengatasi masalah utang ini tidak mudah, karena akan menguras hasil pajak dan penerimaan negara, padahal Indonesia sudah kehilangan sumber devisa dan di lain pihak menghapus defisit dalam APBN.

Kedua, Indonesia harus memulihkan sumber daya alamnya dari kerusakan besar yang telah terjadi. Hutan tropis harus direboisasi. Untuk menghentikan abrasi pantai dan melestarikan sumber daya biota laut, hutan mangrove harus direhabilitasi dan dipelihara, terumbu karang harus direhabilitasi, dilindungi dan dipelihara untuk kelestarian biota laut. Eksploitasi tambang energi yang sudah kritis harus digantikan dengan pengolahan energi alternatif terutama dari pertanian. Dengan demikian, maka lingkungan hidup menjadi agenda pembangunan utama yang harus diprioritaskan.

Ketiga, Indonesia harus mencapai swasembaga pangan dan pertanian, semua bahan impor yang dapat diproduksi sendiri harus diproduksi sendiri sehingga tidak pelu mengimpor lagi, karena impor bahan pertanian ini menghabiskan devisa. Bahan pangan impor ini jelas merupakan ceruk pasar, sehingga kegiatan produksi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri memiki potensi pasar dan mengandung nilai komersial.

Di sini, produksi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri tidak bertentangan dengan produksi untuk pasar.

Keempat, Indonesia harus memulai produksi barang modal, berupa mesin-mesin, alat-alat, bahan baku dan penolong industri. Program pemakaian produk dalam negeri harus digalakkan. Demikian pula Indonesia harus mengolah bahan dari sumber alam, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, kehutanan dan pertambangan. Proses ini perlu dilakukan untuk menciptakan nilai tambah. Indonesia harus berhenti menjadi pengekspor bahan mentah dan harus memulai dengan mengekspor barang jadi yang telah diolah, misalnya rotan. Adalah suatu ironi bahwa Cina yang mengimpor bahan mentah rotan dari Indonesia, menjadi pusat unggulan barang-barang dari rotan.

Kelima, pemerintah harus melanjutkan pembangunan koperasi yang telah dimulai pada masa Orde Baru. Indonesia memiliki jumlah koperasi yang sangat besar, namun hingga kini belum ada koperasi yang dapat digolongkan sebagai koperasi Global 300 ICA (International Cooperative Alliance), dengan nilai aset minimal US$ 6,5 miliar. Bahkan belum juga ada yang tergolong Global Developing Cooperative 300, padahal koperasi dari negara yang jauh lebih kecil, misalnya Kosta Rika, Kolombia, Kenya, Korea Selatan, bahkan Vietnam dan Thailand telah masuk dalam daftar ini. Pembangunan koperasi harus merupakan prioritas karena merupakan amanat konstitusi. Pembangunan koperasi itu sekaligus juga merupakan pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah.

Keenam, mengikuti Taiwan dan Cina, Indonesia harus membangun usaha mikro, kecil dan menengah dalam kerangka koperasi, sehingga merupakan soko guru perekonomian Indonesia yang akan membentuk masyarakat belah ketupat yang didominasi oleh golongan menengah. Ini berarti mengintegrasikan perekonomian yang dualistis.

Dengan demikian, maka sebelum bisa mengalami kebangkitan ekonomi dalam kancah global, diperlukan masa transisi. Masa transisi ini adalah kemandirian ekonomi nasional. Rostow dalam teorinya mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (stages of economic growth), masyaratkan tiga faktor utama ke arah tinggal landas. Pertama adalah ketersediaan modal dan kesiapan investasi sebesar 10% dari GNI. Kedua, ketersediaan wirausaha yang disyaratkan oleh McClelland sebesar 2% dari jumlah penduduk. Jika penduduk Indonesia diperkirakan 250 juta, maka diperlukan 5 juta wiraswasta. Ada dua macam wirausaha. Pertama yang berasal dari pemilik modal yang berani mengambil risiko berusaha. Kepemilikan modal ini bisa diakses dari dana pinjaman, sehingga karena itu perlu diperhitungkan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang menghimpun modal. Kedua adalah mereka yang memiliki keterampilan teknis atau mampu melaksanakan suatu penemuan teknologi. Dewasa ini sebenarnya telah banyak temuan-temuan teknologi. Sebagai intermediasi antara wirausaha dan sumber modal dan teknologi, diperlukan peranan antara yang disebut wiraswasta sosial (social entrepreneur). Faktor ketiga adalah kesediaan untuk memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kalau dibalik, aliran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Di Indonesia aliran informasi ini masih sangat kurang. Hasil penelitian teknologi masih banyak yang tersimpan dalam arsip dan tidak disebarkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan.

Dalam teorinya, Rostow pertama-tama menyebut tahap tradisional. Rostow tidak banyak berbicara mengenai masyarakat tradisional ini. Kondisi tradisional ini dibahas oleh Boeke dalam analisisnya mengenai masyarakat pra-kapitalis. Namun Boeke menganggap bahwa masyarakat pra-kapitalis Hindia Belanda itu sebagai kondisi asli dan bukannya sebagai hasil atau dampak suatu perkembangan. Karena itu perlu dilakukan wacana mengenai sebab-sebab kondisi pra-kapitalis itu yang berarti menguraikan faktor-faktor struktural yang menghambat perkembangannya.

Kondisi kekurangan modal seperti yang disebut dalam teori lingkaran kemiskinan Ragnar Nurkse perlu diselidiki sebab-sebabnya. Di Indonesia yang agraris, sebab kemiskinan pertama-tama adalah sempitnya pemilikan tanah. Seharusnya setiap keluarga petani bisa memiliiki minimal 2 hektar lahan garapan. Tapi Indonesia memerlukan pembaharuan agraria (agrarian reform) untuk menata ulang kepemilikan lahan. Kedua adalah terbelakangnya teknologi produksi. Dengan perkataan lain, diperlukan usaha peningkatan produktivitas lahan per hektar. Dalam hal ini Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara-negara pertanian lainnya. Ketiga adalah masih kecilnya nilai tambah pertanian, karena hasil pertanian belum dijual dalam bentuk olahan. Oleh sebab itu sumber akumulasi modal itu harus dikembangkan, agar pertanian menjadi sumber pembentukan dan akumulasi modal. Selanjutnya perlu dikembangkan lebih lanjut lembaga-lembaga keuangan, guna membentuk modal besar yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat untuk menunjang investasi.

Sebenarnya Indonesia pada masa Orde Baru sudah memenuhi syarat ketersediaan modal dan investasi Rostow. Hanya saja modal itu diperoleh dari pinjaman luar negeri dan modal asing. Di masa datang modal itu harus digali dari sumber domestik sendiri, lewat peningkatan pendapatan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam proses pembentukan dan akumulasi modal ini, Indonesia harus belajar dari sejarahnya sendiri dan pengalaman negara lain. Di masa lalu, negara-negara kapitalis maju telah mengalami proses pembentukan dan akumulasi modal lewat eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang sering tidak manusiawi. Indonesia pernah mengalami masa VOC, Tanam Paksa, dan Kebijaksanaan Liberal dalam kerangka kolonialisme. Cara itu tidak bisa diulang, sehingga harus dicari cara-cara lain. Cara-cara baru itu sudah dicontohkan oleh negera-negara lain, misalnya Taiwan, Thailand atau Malaysia, yaitu dengan mengembangkan sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam secara canggih dan berkelanjutan. Teknik-teknik itu masih bisa diperbaiki lagi berkat temuan-temuan baru. Namun pada dasarnya pola pembangunan yang dilaksanakan berpijak pada dua kaki, pertama pola swasembada dan kedua adalah pola komersial yang dilakukan bersama-sama secara seimbang dan tidak bertentangan. Pada dasarnya pembangunan pertanian itu harus dikaitkan dengan pembangunan lingkungan hidup yang merupakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Berdasarkan preseden perkembangan ekonomi, pengembangan ekonomi berpola swasembada itu dilakukan melalui sistem ekonomi kerakyatan dalam bentuk pertanian rakyat, perikanan rakyat dan kehutanan rakyat dalam wadah koperasi. Sektor ini merupakan sokoguru perekonomian. Sedangkan pengembangan sektor pertanian skala besar atau perkebunan harus dilakukan oleh BUMN dan swasta besar yang bekerja sama dengan koperasi dalam bentuk perkebunan Inti-Rakyat yang didasarkan pada prinsip partisipasi dan emansipasi, seperti dirumuskan oleh Sri-Edi Swasono, yang mengoreksi sistem mobilisasi yang mengandung unsur eksploitasi dan dominasi yang masih berlaku itu.

Ekonomi perkebunan merupakan sumber akumulasi modal yang sangat berpotensi. Dewasa ini, perkebunan kelapa sawit merupakan penghasil kebutuhan pangan yang sekaligus merupakan tanaman yang komersial, lebih-lebih jika didukung dengan industri pengolahan. Dewasa ini perkebunan belum seimbang dengan industri pengolahan, sehingga banyak hasil perkebunan rakyat yang harganya jatuh karena tidak ada pembelinya. Pembeli hasil kelapa sawit bukan konsumen langsung, melainkan pembeli institusional, yaitu sektor industri. Karena itu harus ada industri pengolahan yang terpisah maupun merupakan bagian hilir dari perkebunan. Pola ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan pengembangan perkebunan enerji yang berbahan pohon enau atau ubi kayu. Pohon enau dapat pula berfungsi sebagai pohon konservasi air dan tanah yang bisa ditumpang sari dengan tanaman lain.

Pada dasarnya pembangunan pertanian dilakukan dalam rangka mencapai perekonomian swasembada dan mandiri serta merupakan tulang punggung industrialisasi. Kemakmuran petani akan membentuk pasar untuk hasil produksi. Sedangkan nilai tambah pertanian akan merupakan sumber modal dan investasi skala besar. Kebangkitan ekonomi Indonesia akan terjadi jika telah berlangsung industrialisasi yang merupakan tinggal landas perekonomian dengan basis pertanian dan pasar domestik yang kuat.

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lain adalah pariwisata. Indonesia memiliki potensi pariwisata darat dan laut yang sangat potensial. Sektor pariwisata domestik maupun mancanegara mampu menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha dan sekaligus juga menghasilkan devisa yanmg sangat potensial. Potensi pariwisata ini tersebar di seluruh Indonesia, sehingga menimbulkan transportasi antar-pulau. Di samping pesisir, pula-pulau kecil berpasir putih merupakan obyek kunjungan wisata yang menarik, baik domestik maupun mancanegara. Masalahnya adalah memenuhi komponen-komponen wiraswasta, seperti obyek wisata, perhotelan dan penginapan, restoran atau industri kuliner, seni budaya atau kerajinan souvenier.

Ringkasnya, dengan mengawinkan pembangunan swasembada dan komersial, Indonesia bisa menggapai kebangkitan ekonomi secara lebih sempurna. Tinggal pertanyaannya kini adalah: apakah kita memiliki karsa kebangkitan itu? Dan seberapa besar karsa itu telah mengatur keputusan-keputusan kita terkait pengelolaan ekonomi bangsa?

 

*) Makalah disampaikan pada Seminar KAGAMA dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Mei 2011

SELAMATKAN KOPERASI INDONESIA!

13/01/2012

Oleh Dr. Revrisond Baswir

Anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia

Pro-kontra ekonomi kerakyatan versus neoliberalisme yang berlangsung belakangan ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan koperasi. Penjelasanannya sangat sederhana. Walaupun bukan satu-satunya unsur penting ekonomi kerakyatan, namun koperasi wajib dipandang sebagai primadona ekonomi kerakyatan.

Hal itu dapat disimak berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 berikut, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”  Bung Hatta berulangkali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” itu ialah koperasi. Sebab itu, mudah dimengerti, bila dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum dihapuskan), tercantum kalimat yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu (ekonomi kerakyatan – pen.), ialah koperasi.”

Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, koperasi tidak hanya diakui sebagai bentuk perusahaan yang ideal, tetapi sekaligus ditetapkan sebagai model mikro sistem perekonomian Indonesia. Sebab itu, mudah dipahami pula bila Bung Hatta pernah berkata, “Jadinya Indonesia ibarat satu taman yang berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak,” (Hatta, 1932).

Pertanyaannya, ditengah-tengah situasi perkoperasian Indonesia yang terus menerus mengalami penggerogotan jati diri sebagaimana berlangsung 42 tahun belakangan ini, masih relevankah mengharapkan kehadiran ekonomi kerakyatan sebagai alternatif sistem perekonomian Indonesia?

Sebagian besar diantara kita mungkin akan menjawab dengan kata-kata “tidak.” Tapi nanti dulu. Jawaban yang lebih tepat, saya kira, harus dicari dengan menelusuri latar belakang penggerogotan jati diri koperasi tersebut. Faktor apakah yang memicu penggerogotan jati diri koperasi, yang sepintas lalu tampak alamiah itu?

Jawabannya antara lain dapat ditelusuri pada penerbitan UU Koperasi No. 12/1967. Sebagaimana UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang membatalkan UU No. 16/1965 tentang pengakhiran segala bentuk keterlibatan modal asing, maka UU Koperasi No. 12/1967 adalah pengganti UU Koperasi No. 14/1965. Artinya, dalam pandangan sepintas, dengan mudah dapat disaksikan bahwa penerbitan UU Koperasi No. 12/1967 hampir mustahil dapat dipisahkan dari proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno yang kekiri-kirian, ke pemerintahan Soeharto yang pro Amerika.

Pertanyaannya, perubahan mendasar apakah yang terjadi dalam UU Koperasi No. 12/1967? Saya disini tidak akan membandingkan UU Koperasi pemerintahan Soeharto itu dengan UU Koperasi No. 14/1965. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, saya akan membandingkannya dengan UU Koperasi No. 79/1958.

Salah satu hal yang sangat mendasar dalam koperasi adalah mengenai kriteria keanggotaannya. Dalam UU Koperasi No. 79/1958, kriteria keanggotaan koperasi diatur dalam Pasal 18.  Bunyinya, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang “mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.” Artinya, sesuai dengan penjelasan Bung Hatta mengenai perbedaan koperasi dengan perusahaan perseroan, “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama” (Hatta, 1954).

Bandingkanlah hal tersebut dengan kriteria keanggotaan koperasi dalam UU Koperasi No. 12/1967. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11, keanggotaan koperasi “didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi.” Selanjutnya, menurut Pasal 17, yang dimaksud dengan anggota yang memiliki “kesamaan kepentingan” adalah, “suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/ kepentingan ekonominya.”

Implikasi perubahan kriteria keanggotaan itu adalah pada berubahnya corak koperasi yang berkembang di Indonesia. Sebelum 1967, koperasi cenderung berkembang berdasarkan jenis usahanya. Tetapi setelah 1967, jenis koperasi yang tumbuh pesat adalah koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri sipil, koperasi angkatan bersenjata, koperasi karyawan, dan koperasi mahasiswa.

Yang mencolok adalah pembentukan induk-induk koperasi dalam lingkungan angkatan bersenjata. Jika koperasi-koperasi golongan fungsional yang lain tergabung dalam satu induk koperasi, maka dalam lingkungan angkatan bersenjata terdapat enam induk koperasi, yaitu Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad), Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal), Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Induk Koperasi Purnawirawan ABRI (Inkopabri), dan Induk Koperasi Veteran (Inkoveri).

Karena keanggotaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) diwakili oleh Induk-induk Koperasi dan Dewan-dewan Koperasi Wilayah, maka sejak 1967, kepengurusan gerakan koperasi cenderung didominasi oleh keluarga besar angkatan bersenjata. Bersamaan dengan itu, koperasi yang secara yuridis dideklarasikan sebagai gerakan ekonomi rakyat, maka dalam era pemerintahan Soeharto berubah fungsi menjadi alat kekuasaan.

Pada 1992 memang terbit UU Koperasi No. 25/1992. Namun secara substansial tidak terjadi perubahan apa pun mengenai kriteria keanggotaan koperasi. Puncak penggerogotan jati diri koperasi bahkan terjadi pada Juli 1997, sepuluh bulan sebelum kejatuhan Soeharto, yaitu ketika Dekopin menganugerahkan gelar Bapak Penggerak Koperasi kepada Soeharto.

Sejak kejatuhan Soeharto, koperasi praktis terlupakan. Lebih-lebih setelah berlangsung amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 pada 2002. Dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 33 UUD 1945, maka penggalan kalimat yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”  tadi, turut menguap bersama hilangnya penjelasan tersebut.

Kesimpulannya sangat jelas. Penggerogotan jati diri koperasi tidak terjadi secara alamiah, melainkan dilakukan secara sistematis. Tujuannya, sesuai dengan semangat UU No. 1/1967 tentang PMA, adalah untuk melempangkan jalan bagi masuknya modal asing ke sini.

Jika dilihat dari sudut pro-kontra ekonomi kerakyatan versus neoliberalisme, maka penggerogotan jati diri koperasi yang telah berlangsung 42 tahun itu, harus dilihat sebagai upaya sistematis pihak kolonial, yang berkolaborasi dengan penguasa domestik, untuk membunuh ekonomi kerakyatan dan mengembangkan neoliberalisme di negeri ini.

Sebab itu, sebagai bagian integral dari perlawanan terhadap neoliberalisme, penyelamatan koperasi dengan cara memulihkan jati dirinya mutlak dilakukan. Ajakan ini tidak tertuju kepada warga koperasi yang telah terkontaminasi oleh neoliberalisme, melainkan kepada mereka yang masih setia pada cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi yang asli.

*) Disampaikan pada acara Seminar Bulanan UP45, Kamis, 12 Januari 2012, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UP45 dengan mengangkat tema “Koperasi Sukses Indonesia: Dilema dan Tantangan”.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.